
TARAKAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan menunggu persetujuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara), perihal rencana penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) tabung LPG 3 kilogram (kg).
Pemkot Tarakan telah menganalisa secara teknis usulan penyesuaian HET dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas).
Analisis teknis tersebut kemudian dihubungkan dengan hasil analisis teknis Bagian Ekonomi, Dinas Perhubungan, dan Disperindagkop UKM yang kemudian dipaparkan di depan Wali Kota Tarakan.
"Pak Wali melihat ini masih koridor layak. Layak itu adalah tidak mematikan pengusaha dan tidak mempersulit masyarakat. Jadi dua pertimbangan kebijakan itu yang dipegang oleh pak Wali," ujar Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Tarakan, Catur Hendratmo, Jumat (11/12).
Hasil persetujuan Wali Kota, kata Catur, telah disampaikan ke Pemprov Kaltara. Informasi yang diperolehnya, Pemprov Kaltara masih menunggu usulan kabupaten lainnya untuk disetujui bersama-sama.
Ia mengatakan, dulunya HET diputuskan melalui Surat Keputusan Bupati atau Wali Kota. Sekarang HET diputuskan melalui Keputusan Gubernur atas usulan Bupati/Wali Kota.
"Di provinsi mungkin ini (penetapan HET) bersamaan, tidak satu-satu. Keluar keputusan gubernurnya nanti sudah merangkum empat kabupaten dan satu kota," tuturnya. (mrs/mua)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




