
SAMARINDA–Pengusaha di Kaltim menyebut kebijakan Kaltim Steril atau pembatasan aktivitas masyarakat di akhir pekan yang dikeluarkan Pemprov Kaltim 4 Februari kemarin terlalu tergesa-gesa. Hal itu membuat mereka kesulitan untuk beradaptasi. Dan dikhawatirkan bisa menghambat proses pemulihan ekonomi.
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Dayang Donna Faroek mengatakan, aturan ini tentunya akan mengganggu proses pemulihan ekonomi. Apalagi jika sampai pasar tradisional juga ditutup. Tentunya ini merugikan pengusaha, utamanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergerak di sektor makanan dan minuman.
“Pada Sabtu–Minggu banyak pedagang yang masih berharap bisa berjualan, namun aturan pemerintah tetap harus dijalankan,” jelasnya, Jumat (5/2). Apalagi tidak hanya Kaltim yang melakukan pembatasan aktivitas pada Sabtu–Minggu, Jakarta juga melakukan hal yang sama. “Memang ini akan mengganggu ekonomi, tapi demi kesehatan bersama aturan pemerintah harus tetap dijalankan,” terangnya.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim Slamet Brotosiswoyo mengatakan, jika untuk kesehatan yang utamanya mengendalikan Covid-19, pihaknya siap mendukung penuh kebijakan tersebut. Sebab, ini bukan hanya untuk pemerintah dan pelaku usaha, tapi seluruh masyarakat. Hanya, perlu waktu untuk sosialisasi agar para pengusaha bisa menyesuaikan.
“Waktunya sangat cepat, tidak ada sosialisasi sebelumnya. Ini bisa saja merugikan. Sebab, pasti banyak pelaku usaha yang telanjur beli bahan baku untuk dagangan pada weekend,” tuturnya, Jumat (5/2).
Jika ada sosialisasi sejak awal, Slamet yakin, para pelaku usaha bisa menyiapkan diri. Dengan mendadak seperti ini, kerugian yang ditanggung akan lebih besar. Meski saat ini bukan waktu yang tepat membicarakan untung rugi. “Kami bisa mengerti karena keadaannya memang semakin buruk. Terobosan gubernur ini harus didukung penuh seluruh pihak,” katanya.
Pihaknya juga mengerti ini merupakan kondisi mendesak. Kondisi penularan Covid-19 Kaltim disebutnya sudah gawat. Jangan sampai rumah sakit yang ada tidak bisa menampung jumlah pasien yang terus bertambah. Pihaknya mendukung aturan ini jika memang untuk kepentingan masyarakat dalam menanggulangi kasus penyebaran Covid-19.
“Kita mendukung penuh, hanya menyayangkan aturan ini terlalu cepat tanpa pemberitahuan lebih awal untuk para pelaku usaha mempersiapkan diri,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

