
BALIKPAPAN- Pemerintah diharapkan bias menyediakan dana khusus untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia atau Kaltim. Sebab, hingga kini potensi yang melimpah belum mampu dimaksimalkan.
Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma menilai, perlu ada dana yang dihimpun atau dialokasikan khusus untuk menjamin terlaksananya pengembangan energi terbarukan dan keberlanjutan pengelolaan energi.
Menurutnya, dana energi terbarukan dapat berasal dari APBN/APBD, hibah, dana lingkungan, termasuk pajak karbon, dan sertifikat energi terbarukan. "Bisa juga sumbernya adalah karena kita banyak sekali melakukan ekspor energi, baik energi tak terbarukan maupun energi terbarukan, tentu perlu ada pengalihan pungutan dari energi tak terbarukan ini menjadi pungutan ekspor," kata Surya, Selasa (16/2).
Dana energi terbarukan itu nantinya dipergunakan untuk antara lain pembiayaan infrastruktur dan peningkatan rasio elektrifikasi yang bersumber dari energi terbarukan, pembiayaan insentif energi terbarukan, kompensasi badan usaha yang ditunjuk pemerintah untuk pengadaan energi terbarukan (PLN dan Pertamina), litbang energi terbarukan dan peningkatan kualitas SDM energi terbarukan.
Adapun ketentuan yang mengatur terkait dana energi terbarukan sudah terakomodasi dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Dalam draf RUU EBT per 25 Januari 2021, Bab X Pasal 53 ayat 1 menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mengusahakan dana energi baru dan terbarukan untuk mencapai target kebijakan energi nasional.
Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim Saur Parsaoran menyampaikan, Kaltim masih sangat tergantung dengan sumber energi fosil, yakni batu bara dan migas. Seperti yang diketahui sumber energi itu berangsur menurun. Dan akan ada masanya habis.
“Kami sebenarnya telah mengembangkan sumber energi baru terbarukan. Dari CPO, air, dan tenaga matahari. Namun, porsinya masih kecil. Kami baru bisa mencapai 3 persen, di bawah angka nasional sebesar 9 persen,” katanya.
Ia menyampaikan, ada tujuh energi baru yang dikembangkan. Sudah ada tujuh berbahan baku kelapa sawit atau CPO. Di antaranya, limbah sawit untuk listrik di Kutai Kartanegara, biomassa di Palaran, PLTA Sungai Belayan, dan ada juga solar cell serta lainnya yang berbahan dasar CPO.
“Pengembangan lebih banyak ke wilayah terpencil. Karena memang tidak terlalu susah untuk mendorong mereka migrasi dari menggunakan tenaga fosil ke tenaga baru. Apalagi ada daerah yang belum menikmati listrik kan di Kaltim ini,” tuturnya.
Tahun lalu, pemprov Kaltim meresmikan PLTS. Dua pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terpusat off grid di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur. Adapun kendala yang dihadapi cukup besar. Mulai dari susah lepasnya Kaltim dari energi fosil, jaringan transmisi yang masih susah contohnya PLTA Sungai Belayan itu, jarak dari PLTA ke pemukiman masih jauh. Selain itu investasi juga dinilai masih mahal. (aji/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




