PPnBM Nol Persen untuk Mobil Baru, DAU Dikhawatirkan Semakin Berkurang

BANJARBARU - Keuntungan adanya insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen untuk mobil baru saat ini memang dirasakan para dealer. Namun, bagi daerah kebijakan ini dikhawatirkan berdampak negatif ke keuangan daerah.
Kabid Pengelolaan Pendapatan Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Rustamaji mengatakan, salah satu kemungkinan yang terjadi dengan adanya pemotongan PPnBM ialah penurunan penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
"Karena adanya pemotongan PPnBM, bisa jadi ada pengurangan PPn yang dibagihasilkan ke daerah. Namun ini hanya prediksi, perlu perhitungan yang lebih terinci. Juga perkembangan proses perjalanannya melalui evaluasi pada kebijakan tersebut," katanya kepada Radar Banjarmasin.
Ditambahkannya, DAU yang diterima Provinsi Kalsel sendiri setiap tahunnya rata-rata mencapai Rp1 triliun. "Untuk tahun ini, berdasarkan PMK 2021 DAU yang diterima Pemprov Kalsel kemungkinan juga Rp1 triliun," tambahnya.
Meski bisa mengurangi keuangan daerah, menurut Rustam pemotongan PPnBM sangat baik untuk mematik produksi otomotif dari hulu ke hilir. "Ini juga bisa meningkatkan konsumsi masyarakat, pelaku usaha dan investasi," ujarnya.
Meningkatnya konsumsi terhadap kendaraan bermotor baru kata dia, bakal berdampak positif terhadap penerimaan PKB dan BBNKB. "Tapi dengan catatan bahwa perekonomian di tingkat lokal mengalami pemulihan atau bangkit kembali pasca banjir, dan di tengah pandemi Covid-19," paparnya.
Di samping itu, pada sisi industri otomotif diharapkan dapat meningkatkan semua sektor pendukung dan multiplier effect ekonominya sampai ke daerah. Serta, siklus pendapatan pastinya baik negara dan daerah membaik.
"Namun perlu menjadi perhatian, bahwa pemotongan PPnBM pada kendaraan bermotor tertentu saja dan ada beberapa tahapan secara regresif," beber Rustam.
Secara terpisah, Pakar Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr. Alim Bachri menilai, PPnBM nol persen merupakan kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan penjualan barang mewah.
"Sehingga masyarakat tetap memenuhi kebutuhannya dalam kondisi penurunan pendapatan di era pendemi Covid-19 saat ini," katanya.
Lanjutnya, dari sisi produksi barang mewah yang menjadi objek pajak diharapkan tetap berjalan agar memberikan manfaat secara signifikan bagi pelaku usaha yang terkait dengan produk-produk barang mewah yang menjadi objek pajak. "Sehingga penyerapan tenaga kerja tetap terjaga dengan baik," ujarnya.
Kebijakan pemotongan pajak menurutnya juga dapat meringankan beban bagi konsumen. Meskipun bagi pemerintah kehilangan pendapatan dari pajak barang mewah.
Sebelumnya, pemerintah telah mengeluarkan aturan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nol persen untuk mobil baru. Dengan adanya kebijakan yang berlaku mulai Senin (1/3) ini, maka beberapa tipe mobil sekarang harganya turun hingga puluhan juta rupiah.
Aturan tersebut tertuang dalam Kepmenperin No.169 Tahun 2021, tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Ditanggung oleh Pemerintah pada Tahun Anggaran 2021.
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, kendaraan yang bisa menikmati insentif pajak harus memenuhi kandungan komponen buatan lokal.
Pemenuhan jumlah penggunaan komponen berasal dari hasol produksi dalam negeri yang dimanfaatkan dalam kegiatan kendaraan bermotor paling sedikit 70 persen.
“Harus memenuhi persyaratan pembelian lokal (local purchase) paling sedikit 70 persen,” tulis aturan tersebut, yang diundangkan, Jumat (26/2) tadi.
Total terdapat 115 jenis komponen yang bisa masuk dalam perhitungan kandungan lokal, sesuai bleid yang keluar.
Dalam regulasi itu juga dicantumkan langsung setidaknya ada 21 mobil yang bisa memanfaatkan insentif pajak.
Total terdapat enam merek yang bisa memanfaatkan fasilitas tersebut, yaitu Toyota, Daihatsu, Mitsubishi, Honda, Suzuki, dan Wuling.
Nissan juga disebut dalam regulasi, namun karena insentif PPnBM ini dikarenakan pada Harga Pokok Penjualan (HPP) alias harga pabrik, maka brand Nissan Livina tercantum di bawah payung Mitsubishi.
Selain pembelian komponen lokal 70 persen, insentif ini juga hanya bisa dinikmati oleh mobil dengan kubikasi mesin 1.500 cc ke bawah, termasuk di dalamnya kategori sedan dan kendaraan berpenggerak 4x2. (ris/ran/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

