Ekspor Hasil Perikanan ke Tiongkok, Belum Ada Penolakan untuk Kaltara

TARAKAN – Ketatnya peraturan yang diterapkan pemerintah Tiongkok di masa pandemi Covid-19, turut berimbas pada ketatnya prosedur pengiriman barang-barang ekspor ke Negeri Tirai Bambu tersebut.
Dikatakan Kepala Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Tarakan, Umar, ketatnya aturan dari Pemerintah Tiongkok bisa membuat komoditas ekspor perikanan dari Kaltara ditolak. Terutama jika ditemukan adanya produk yang terpapar Covid-19.
"Jadi di beberapa daerah sudah ada ditemukan produk perikanannya yang terpapar Covid-19. Sehingga produknya dikembalikan dan dilarang untuk melakukan pengiriman sementara waktu. Seperti yang terjadi di Sumatera dan Ambon," katanya kepada Rakyat Kaltara. Aturan tersebut sudah diterapkan sejak tahun lalu. Untungnya, hingga saat ini belum ada produk perikanan dari Kaltara yang ditolak otoritas Tiongkok.
“Karena produk beku perikanan dianggap bisa menampung virus untuk bertahan lebih lama di tempat yang dingin. Makanya sangat ketat aturannya,” jelasnya.
"Prokes (protokol kesehatan) ketat harus diterapkan, khususnya bagi karyawan yang bekerja di bidang perikanan. Wajib mencuci tangan, menggunakan masker, dan lainnya," sambungnya. Penolakan produk ekspor bila ditemukan paparan Covid-19 oleh Pemerintah Tiongkok memang hanya sementara. Namun butuh waktu berbulan-bulan untuk melakukan perbaikan prosedur ekspor agar bisa diterima kembali di Tiongkok.
Bahkan jika ada temuan, General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC) akan melaporkan langsung ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia. "Berdasarkan notifikasi tersebut, KKP akan menghentikan sementara pengiriman ekspor perusahaan tersebut ke Tiongkok," jelasnya. (sas/udi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




