
BANJARMASIN - Keterlambatan pencairan 74 tenaga kesehatan yang dikontrak Pemko Banjarmasin, sejatinya bisa menjadi pelajaran.
Tersebar di 26 puskesmas, mereka dikontrak untuk membantu penanganan pandemi. Tapi gaji mereka antara Januari sampai April malah tertunda.
Dalihnya, menunggu juknis dari pemerintah pusat. Mengingat mereka digaji dari DAK (dana alokasi khusus) yang bersumber dari APBN.
Apa upaya pemko agar kejadian serupa tak terulang? Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Banjarmasin, Subhan Nor Yaumil tak menjawab secara gamblang.
"Karena tergantung dua hal itu. Bila dananya cepat turun dari pusat, pencairan di daerah juga bisa cepat," jelasnya.
Dari Rabu (19/5) sampai kemarin (25/5), transfer gaji ke semua nakes kontrak telah dituntaskan.
Dikonfirmasi terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Sekdako Banjarmasin, Mukhyar mengatakan, pemko bisa berbuat lebih selama menunggu pusat.
Yakni dengan mempercepat kelengkapan berkas administrasi untuk pencairan gaji. "Setelah dananya turun ke Bakeuda, Dinas Kesehatan harus segera melengkapi persyaratan berkasnya," pintanya.
Jadi, pusat tak selalu bisa disalahkan. "Apakah ingin cepat atau lambat dicairkan. Mesti menjadi pembelajaran ke depan. Kami harap, penundaan kemarin tidak berulang," tegas Mukhyar. (war/fud/ema)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

