Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Energi Fosil Mulai Ditinggalkan, Proyek PLTU Harus Dikaji Ulang

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
HENTIKAN EKSPLOITASI: Pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara diharapkan bisa berhenti secara total pada 2040 untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius.
HENTIKAN EKSPLOITASI: Pembangunan pembangkit listrik tenaga batu bara diharapkan bisa berhenti secara total pada 2040 untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius.

International Energy Agency (IEA) baru-baru ini mengeluarkan laporan terkait peta jalan net zero emissions global. Laporan tersebut mengungkap urgensi penghentian eksploitasi dan pengembangan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batu bara mulai tahun ini. Sebab, hal tersebut mengancam keberadaan fosil.


Advertisement

 

BALIKPAPAN–Sebelumnya PLN juga sudah mencanangkan komitmen untuk moratorium pembangunan pembangkit batu bara demi mencapai target zero emisi. Namun, rencana PLN tersebut baru akan dilakukan setelah megaproyek 35.000 megawatt (MW) dan Fast Track Program (FTP) 2 sebesar 7.000 MW selesai pada 2025.

Dengan perkiraan usia operasi PLTU yang berada di rentang usia 35–40 tahun, penambahan tersebut akan mengakibatkan Indonesia tetap akan mengoperasikan PLTU dengan jumlah begitu besar hingga 2060–2065.

Advertisement

Peneliti dan Manajer Program Trend Asia Andri Prasetiyo menyatakan, rencana PLN dan pemerintah yang baru akan menghentikan pembangunan PLTU pada 2025 adalah langkah yang masih belum sejalan dengan upaya penyelesaian krisis iklim global.

Laporan IEA (2021) menyatakan, saat ini pembangunan PLTU harus dihentikan dan pembangkit listrik tenaga batu bara harus berhenti secara total pada 2040 untuk menjaga kenaikan temperatur global di bawah 2 derajat celsius.

“Jika PLN tetap mengejar tenggat target penuntasan pembangunan PLTU pada 2025, akan ada tambahan jumlah kapasitas PLTU baru dengan jumlah total sangat besar yaitu 16.000–17.000 MW. Berdasarkan perhitungan Trend Asia, hal ini akan menambah produksi emisi karbon yang begitu besar dengan jumlah 107 juta ton per tahun,” jelasnya.

Advertisement

Program 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo didasarkan pada asumsi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 7 persen per tahun. Dengan asumsi tersebut, permintaan listrik diperkirakan akan tumbuh sejalan di kisaran angka 8 persen.

Namun, beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia meleset dari target, hanya mencapai rata-rata 5 persen. Bahkan, pertumbuhan ekonomi nasional pada 2020 minus sebesar 2,07 persen (year on year), imbas dari pandemi Covid-19. (BPS, 2020).

Pertumbuhan permintaan listrik pun hanya 4,5–5 persen per tahun dan diproyeksikan tidak akan mengalami peningkatan signifikan. Terlebih, World Bank (2020) menyatakan, kondisi ekonomi global masih berada dalam situasi sulit dan pemulihan ekonomi akan membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 5 tahun.

Akibat proyek pengadaan listrik 35.000 MW yang bersumber dari energi batu bara ini, PLN memiliki utang dengan jumlah fantastis mencapai Rp 694 triliun. Meski demikian, PLN bersikeras terus membangun megaproyek PLTU seperti Jawa 9–10 berkapasitas 2×1.000 MW yang bernilai Rp 40 triliun, tetapi diproyeksikan akan merugi sebesar Rp 610 miliar jika beroperasi.

Saat ini, di luar proyek yang telah berada di fase pendanaan dan konstruksi terdapat hampir 6.000 MW proyek PLTU batu bara yang berada dalam fase perencanaan dan kontrak.

Dengan rentang perkiraan nilai belanja modal (capex) yang harus dikeluarkan per 1 GW kapasitas terpasang yaitu USD 2 miliar atau setara Rp 26 triliun, maka memaksakan melanjutkan 6.000 MW proyek PLTU batu bara dalam fase perencanaan dan kontrak hanya akan memberikan beban keuangan baru bagi PLN dan negara sebesar Rp 156 triliun.

“Pembangunan PLTU yang tetap dipaksakan akan membuat pembangkit ini tidak akan membawa keuntungan apapun, selain akan menjadi aset telantar. Penyelesaian pembangunan PLTU secara masif dalam kerangka proyek 35.000 MW dan FTP 2 menjadi sangat tidak strategis dan merugikan secara ekonomi,” terang Andri secara virtual, Jumat (28/5).

Sebagian besar pembangunan PLTU yang sedang berjalan dan akan ditambah kembali menargetkan wilayah Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Total, akan ada penambahan sekitar 40 PLTU di wilayah ini. Operasi PLTU dan polusi yang ditimbulkannya akan menjadi ancaman serius bagi kondisi kesehatan lebih 220 juta orang di wilayah ini atau 81 persen total penduduk Indonesia.

Penambahan PLTU ini juga berpotensi akan menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Kalimantan dan Sumatra yang merupakan wilayah hulu sumber energi batu bara dan kerusakan lingkungan di wilayah hilir pembangkitan baik di Kalimantan, Sumatra, dan Jawa, seperti rusak dan tercemarnya wilayah pertanian dan pesisir.

“PLN harus segera meninjau ulang seluruh proyek pembangunan PLTU. Membatalkan rencana pembangunan PLTU baru, khususnya yang masih tahap perencanaan, tahapan kontrak, tahap pembangunan awal. PLN juga harus segera mulai melakukan penutupan pembangkit-pembangkit tua (di atas 30 tahun masa operasi) dan mengganti proyek-proyek tersebut dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan,” tutupnya. (aji/ndu/k8)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiongkok "Lapar" Batu Bara, Sektor Tambang Kaltim Bangkit dan Tren Positif di Triwulan II 2026

Tiongkok "Lapar" Batu Bara, Sektor Tambang Kaltim Bangkit dan Tren Positif di Triwulan II 2026

Meski masih terkontraksi 5,70 persen yoy, volume ekspor batu bara membaik pada triwulan II dibanding triwulan sebelumnya yang terkontraksi 7

Gelombang PHK Hantam Tapin: Ratusan Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Lesunya Sektor Tambang

Gelombang PHK Hantam Tapin: Ratusan Pekerja Kehilangan Pekerjaan Akibat Lesunya Sektor Tambang

Area pertambangan batu bara di Kabupaten Tapin. Di sektor ini banyak pemutusan hubungan kerja. (Rasidi Fadli/Radar Banjarmasin)

Saatnya Meninjau Kembali Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil SDA, Rp 269 Triliun dari Batu Bara, Berapa yang Kembali ke Kaltim?

Saatnya Meninjau Kembali Keadilan Fiskal bagi Daerah Penghasil SDA, Rp 269 Triliun dari Batu Bara, Berapa yang Kembali ke Kaltim?

Berita mengenai capaian devisa hasil ekspor batu bara Indonesia yang menembus Rp 269 triliun hanya dalam enam bulan pertama tahun 2026 tentu patut diapresiasi.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer