Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal Biaya Transaksi di ATM Link, YLKI Minta Batal, Bukan Ditunda

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

JAKARTA– Respons berbagai pihak terkait dengan rencana penerapan biaya transaksi di ATM Link membuat Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) berpikir ulang. Mereka sepakat menjadwalkan ulang implementasi kebijakan tersebut. Seharusnya, transaksi di ATM Link kena biaya mulai (1/6).


Advertisement

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Himbara membatalkan rencana tersebut. Tidak sekadar menjadwalkan ulang alias menunda. Menurut dia, agenda bank-bank pelat merah itu tidak visioner sekaligus kontraproduktif.

”Efisiensi di bank Himbara jangan dibebankan kepada konsumen. Ini tidak fair. Jadi, batalkan,” tegasnya saat dihubungi Jawa Pos.

Tulus juga menyangsikan pernyataan Himbara yang menyebutkan bahwa penundaan merupakan upaya untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat. ”Ini bukan soal sosialisasi, melainkan konsep kebijakan yang keliru dan tidak jelas,” imbuhnya.

Advertisement

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menyatakan bahwa penolakan tidak hanya datang dari konsumen, tetapi juga dari para investor. Di mata para pemilik modal, strategi bisnis pengenaan biaya transaksi ATM tidak menguntungkan kompetisi bank Himbara dalam jangka panjang.

Investor khawatir konsumen beralih ke bank-bank kompetitor. Akibatnya, jumlah nasabah level mikro akan turun. Selain itu, fee yang didapat dari pemberlakuan biaya transaksi ATM itu tidak signifikan untuk menutup penurunan laba bank-bank BUMN.

Bhima menyatakan bahwa pengenaan tarif transfer dan cek saldo di ATM Link dapat menurunkan inklusivitas perbankan. Khususnya pada segmen mikro dan pedesaan. ”Kalau ada nasabah yang saldonya kecil, bisa habis hanya untuk cek saldo. Padahal, segmen ini yang butuh bantuan pada saat pandemi,” terangnya.

Advertisement

Dia mendorong bank-bank Himbara lebih kreatif dalam mencari fee based income. Misalnya, memperluas jangkauan pelayanan digital. Menurut dia, masyarakat modern kian akrab dengan transaksi pulsa, token listrik, hingga top-up uang digital. Tren itu akan terus berkembang dan bisa menjadi peluang yang lebih besar.

”Jadi, jangan sekadar bermain di ATM yang merupakan konvensional bisnis,” lanjut peneliti associate pada Institute for Development of Economics and Finance (Indef) tersebut.

Sementara itu, Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati menyatakan bahwa penundaan akan membuat pihaknya punya waktu lebih panjang untuk menyosialisasikan kebijakan anyar tersebut. Dia menegaskan, tidak semua transaksi di ATM Link berbayar.

Transaksi di ATM Link, menurut Adi, bakal disesuaikan. Nasabah bank-bank Himbara tetap bisa mengecek saldo dan tarik tunai secara gratis asalkan transaksi dilakukan di ATM Link berlogo bank yang sama dengan penerbit kartu. ”Misalnya, pemilik kartu ATM BNI. Dia tidak akan dikenai biaya jika transaksinya di ATM Link BNI,” jelasnya.

Adi memastikan, layanan transaksi di ATM Link akan lebih baik setelah ada pemberlakuan tarif nanti. Itu sudah menjadi komitmen Himbara untuk mengakselerasi inklusi dan literasi keuangan. Dia menambahkan bahwa penyesuaian tarif baru untuk cek saldo dan tarik tunai tetap lebih rendah jika dibandingkan dengan jaringan ATM lain di Indonesia.

”Khusus untuk nasabah penerima bansos, cek saldo dan tarik tunai di ATM Link tidak akan dikenai biaya sama sekali,” tegasnya. Himbara juga mengajak nasabah untuk dapat bertransaksi secara nontunai (cashless) dan melakukan berbagai macam transaksi perbankan secara digital. (han/c12/hep)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer