
REALISASI penyaluran Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) Tahun 2021 di Kaltim relatif tinggi. Hingga Agustus 2021, persentase penyaluran bantuan untuk pelaku usaha mikro sejumlah Rp 1,2 juta itu telah mencapai 80,13 persen. Artinya dari 190.459 penerima BPUM, sebanyak 152.616 orang telah memanfaatkan stimulan bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu diungkapkan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop-UKM) Kaltim, HM Yadi Robyan Noor dalam webinar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang penyaluran Bantuan Presiden Produktif untuk Usaha Mikro (BPUM) dan upaya pencegahan korupsinya, Selasa (7/9).
Dari data yang dipaparkan sebanyak Rp 183,139 miliar, sudah dinikmati para pelaku usaha penerima BPUM tersebut. Masih menyisakan 37.843 orang dengan jumlah anggaran sekira Rp 45,411 miliar. “Pada akhir bulan kemarin, dari data yang ada, sekitar 200 ribuan, capaiannya hampir 90 persen,” kata dia, kemarin.
Disperindagkop-UKM Kaltim bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga telah melakukan mitigasi risiko permasalahan di lapangan. Mengenai kendala masih ada BPUM yang belum tersalurkan kepada penerimanya.
Di mana, ada enam masalah yang terjadi di lapangan. Yakni alamat penerima yang tidak jelas, lalu nomor telepon penerima yang tidak dapat dihubungi, dan ada juga penerima yang pindah tempat tinggal, tanpa melaporkan diri.
Selain itu, ada penerima yang meninggal dunia dan tidak dapat digantikan, lalu jarak tempat tinggalnya jauh dari bank. Sementara jumlah bank yang ada di daerah tersebut terbatas. Dan ada pula penerima BPUM yang dipenjara.
“Yang bermasalah itu, khusus meninggal dunia itu ada lima penerima. Di Samarinda ada empat orang dan Balikpapan ada satu orang. Kemudian yang lainnya, seperti alamat kurang jelas ada 600 orang. Di Samarinda, ada 431 orang, kemudian sisanya di Balikpapan (169 orang),” ujar Roby --- sapaan akrabnya.
Walau demikian, pria berkacamata itu menyebut tidak ada masalah berarti dalam hal penyaluran BPUM di Kaltim. Di mana Disperindagkop-UKM Kaltim juga telah melaksanakan tahapan pengusulan penerima BPUM ke Kementerian Koperasi dan UKM. Melalui tiga tahapan usulan BPUM tahun 2021.
Pada tahap 1 yang dilaksanakan pada 30 April 2021 sebanyak 79.900 usaha kecil dan menengah (UKM), lalu tahap 2 pada 19 Juli 2021 sebanyak 94.248 UKM, dan tahap 3 pada 10 Agustus 2021 sebanyak 20.972 UKM.
Sehingga, jumlah usulan penerima BPUM di Kaltim sebanyak 195.120 UKM. Dan berdasarkan jadwal batas pencairan tahap 1 dan 2 adalah 25 September 2021 dan tahap pada 30 September 2021.
Namun, berdasarkan surat keputusan total penerima BPUM di Kaltim ditetapkan sebanyak 195.001 UKM. Sehingga, ada selisih total penerima BPUM dengan UKM yang diusulkan sebanyak 119 UKM. “Dalam waktu dekat, kami akan rapat di Jawa Tengah. Ini akan selesai, karena hanya selisih 119 UKM,” jelas dia.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menuturkan, pihaknya turut terlibat mengawasi penyaluran BPUM tersebut. Walau jumlah yang disalurkan hanya Rp 1,2 juta per orang dengan jumlah penerima yang mencapai jutaan orang di seluruh Indonesia. “Kami berusaha memastikan semua program pemerintah berjalan. Khusus BPUM jangan sampai dari 9 atau 12 juta penerima, ada 1.000 di lapangan dipotong, lantas BPUM dianggap tidak benar. Padahal 12 juta penerima lainnya oke-oke saja,” kata dia.
Dia mengungkapkan secara umum, laporan yang masuk ke KPK terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), termasuk BPUM itu. Yakni minimnya literasi masyarakat yang menganggap bila sudah mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan, maka secara otomatis akan mendapatkan bantuan tersebut.
“Khusus untuk BPUM, kami terima sekitar 800 lebih pengaduan. Enggak semua cerita kecurangan, tapi pengetahuan tentang BPUM. Yang tidak tahu dengan jelas atau mendapat informasi yang kurang pas mengenai siapa yang berhak,” jelas dia.
Dia tidak menerangkan, kabupaten/kota mana saja yang banyak mendapat pengaduan mengenai BPUM. Namun, jika melihat secara umum bantuan kepada masyarakat, yang menjadi potensi terjadinya korupsi adalah penerima fiktif dan penerima ganda. Yang bisa diatasi dengan menggunakan NIK kepada penerima bantuan. Lalu penerima terdaftar di bantuan jenis lain, yang bisa diatasi dengan pemadanan NIK. “Ini wajib untuk semua jenis bantuan,” tegas dia.
Sementara risiko lainnya adalah penerima yang tidak memenuhi kriteria, bisa diatasi dengan perbaikan mekanisme pendaftaran oleh pemerintah daerah. Dan apabila bantuan dipotong atau pungutan kepada calon penerima, baik di awal atau di akhir penerimaan bantuan, bisa melakukan pelaporan ke aplikasi JAGA.ID yang dikelola KPK.(kip/rom)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

