
Bisnis properti di Kaltim selama ini masih ditopang oleh residensial atau rumah huni, utamanya berasal dari rumah subsidi. Namun selama pandemi, sektor ini juga sulit diharapkan. Selain permintaan minim, ekspansi juga sulit dilakukan mengingat perbankan memperketat pemberian kredit perumahan bersubsidi (KPR).
SAMARINDA - Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Bank Indonesia mengindikasikan penjualan properti residensial di pasar primer pada triwulan II 2021 mengalami penurunan. Hal ini tecermin dari penjualan properti residensial yang terkontraksi 3,94 persen. Berada di posisi 10,01 persen (year on year/yoy) pada triwulan II 2021, menurun dari 13,95 persen (yoy) pada triwulan sebelumnya.
Berdasarkan sumber pembiayaan, hasil survei menunjukkan bahwa pengembang masih mengandalkan pembiayaan yang berasal dari non-perbankan untuk pembangunan properti residensial. Pada triwulan II 2021, sebesar 66,45 persen dari total kebutuhan modal pembangunan proyek perumahan berasal dari dana internal.
Sementara dari sisi konsumen, pembiayaan perbankan dengan fasilitas KPR tetap menjadi pilihan utama konsumen, dalam pembelian properti residensial dengan pangsa mencapai 75,08 persen dari total pembiayaan.
Ketua Real Estate Indonesia (REI) Kaltim Bagus Susetyo mengatakan, selama ini sektor properti memang ditopang oleh produk residensial khususnya sektor rumah subsidi. Sektor ini masih berjalan meskipun sangat lambat. Sehingga, penjualan rumah menurun merupakan hal wajar di tengah pandemi. Walau sebenarnya pasar properti di Kaltim sudah melemah sejak 2015, atau jauh sebelum adanya Covid-19.
Semenjak komoditas utama Kaltim, yaitu batu bara dan minyak melemah, sektor properti juga turut kehilangan pasar. Menurunnya komoditas utama Kaltim membuat pasar rumah mewah, pertokoan, gedung perkantoran mengalami penurunan permintaan. Sehingga, pasar didominasi rumah murah. “Namun semenjak Covid-19, penjualan rumah murah yang menjadi tulang punggung pasar properti juga susah,” ungkapnya, Selasa (7/9).
Dia menjelaskan, pihaknya telah memaksimalkan pemasaran online, namun tidak signifikan meningkatkan penjualan rumah. Menurutnya, saat ini ekspansi lebih sulit dilakukan karena perbankan lebih ketat dalam penyaluran KPR, bahkan perbankan menolak menyalurkan kredit bagi konsumen yang berstatus pegawai kontrak.
Ketatnya pemberian kredit di tengah pandemi merupakan hal wajar, mengingat banyaknya restrukturisasi kredit yang dilakukan perbankan. Sehingga, diperlukan filter yang lebih banyak lagi untuk mengalirkan pinjaman. Tahun ini, penjualan tidak akan banyak berubah, masih akan didominasi perumahan subsidi yang benar-benar berasal dari masyarakat yang membutuhkan rumah atau rumah pertama.
“Meski berkutat di rumah murah, pembangunan proyek perumahan harus tetap jalan. Saya berharap semuanya selalu semangat, tetap bekerja, tetap menjual, memasarkan bagaimanapun kondisi walau banyak keterbatasan, tetap harus membangun,” katanya.
Untuk masyarakat, pihaknya mengimbau saat ini merupakan momen tepat untuk membeli rumah, sebab kebanyakan pengembang sedang memberikan harga yang sangat murah. Apalagi ke depan, harga sudah pasti akan naik. Artinya, pada saat harga belum melonjak masyarakat bisa memanfaatkan momen.
Dia berharap pasar properti bisa terus membaik. Saat ini keuntungan sangat terbatas, bahkan cenderung hanya menutupi biaya operasional. “Kita mengimbau kepada masyarakat, saat ini adalah momen yang paling tepat untuk membeli rumah,” tuturnya.
Sementara itu, Komisi V DPR menyetujui usulan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun Anggaran (TA) 2022 sebesar Rp 100,59 triliun. Program kerja Kementerian PUPR Tahun 2022 akan disesuaikan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional.
“Sesuai hasil rangkaian raker dan RDP yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan rincian alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 100,59 triliun,” kata Menteri PUPR Basuki.
Basuki memaparkan, melalui beberapa penyesuaian program kerja, maka Pagu Anggaran TA 2022 Kementerian PUPR yang ditetapkan sebesar Rp 100,59 triliun meliputi belanja operasional pegawai sebesar Rp 3,12 triliun, belanja operasional barang sebesar Rp 2,51 triliun, anggaran pendidikan sebesar Rp 4,56 triliun, dan belanja non-operasional sebesar Rp 90,40 triliun.
Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2022, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp 41,23 triliun, konektivitas sebesar Rp 39,70 triliun, permukiman sebesar Rp 12,15 triliun, perumahan sebesar Rp 5 triliun, serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya sebesar Rp 2,15 triliun.
Kementerian PUPR juga melaksanakan program pembiayaan perumahan dengan total anggaran Rp 28,2 triliun dan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan total pagu anggaran sebesar Rp 13,91 triliun. Program PKT TA 2022 dilaksanakan secara pemberdayaan masyarakat, swakelola dan kontraktual yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja lebih dari 661 ribu orang.
“Mungkin tidak semua usulan bisa kami tindak lanjuti karena keterbatasan desain kriteria maupun anggaran yang ada, namun kami tetap berkomitmen untuk tetap memerhatikan semua usulan yang ada terutama pada tahun 2022-2023 ini,” tuturnya.
Setelah disetujui oleh Komisi V DPR, maka rencana kerja dan anggaran Kementerian PUPR akan dibawa ke dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, yang kemudian diputuskan menjadi UU APBN Tahun 2022 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang akan dilaksanakan pada 30 September mendatang. (ctr/ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

