
JAKARTA - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pemegang saham mayoritas PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk membuka kemungkinan melekapas saham maskapai plat merah tersebut. Hal itu dilakukan jika emiten berkode GIAA membutuhkan pendanaan pasca restrukturisasi.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan bahwa kondisi GIAA sangat kritis. ”Neraca Garuda negatif ekuitas USD 2,8 miliar, ini rekor. Dulu rekornya dipegang Asuransi Jiwasraya, sekarang disalip Garuda," ujar pria yang akrab disapa Tiko tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR Komisi VI (9/11).
Menurut data Kementerian BUMN, liabilitas Garuda mencapai USD 9,8 miliar. Mayoritas berasal dari utang kepada lessor. Nilainya hingga USD 6,35 miliar. ”Jadi memang utang ke lessor paling besar. Ada komponen jangka panjang dan tidak terbayar dalam jangka pendek,” tambah Tiko.
Kementerian BUMN selaku pemegang saham menilai perlu upaya restrukturisasi masif. Di depan DPR, Tiko menyebutkan kemungkinan untuk melakukan dilusi saham GIAA jika, restrukturisasi perusahaan berhasil. Artinya, persentase kepemilikan saham pemerintah akan turun. ”Kami membuka opsi bila restrukturisasi berhasil dan kewajibannya turun untuk kemungkinan adanya pemegang saham baru,” tegasnya.
Menurut Tiko, opsi tersebut akan diambil jika perusahaan masih membutuhkan pendanaan untuk melanjutkan bisnisnya pada masa pasca restrukturisasi. Pendanaan akan berasal dari pihak ketiga. Dengan kata lain, Kementerian BUMN membuka kemungkinan pemerintah tidak akan lagi menjadi pemegang saham mayoritas.
Saat ini, GIAA tengah menempuh proses restrukturisasi untuk mengurangi utang dengan 32 lessor. Tiko menargetkan proses restrukturisasi akan tercapai pada kuartal II 2022. Jika opsi yang ditempuh membuahkan hasil, Garuda bisa mengurangi ongkos operasionalnya menjadi USD 80 juta per bulan sehingga kinerja perusahaan akan pulih pada 2023.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, opsi dilusi saham perlu kesepakatan dari DPR. Sebab, melibatkan saham mayoritas pemerintah. Ia menyebut opsi itu bukan semata-mata kewenangan manajemen. Selain itu, pengurangan persentase saham tak hanya terjadi untuk modal yang dimiliki pemerintah, tapi juga pemegang saham lainnya. ”Dilusi bukan hanya terhadap pemegang saham pemerintah kalau ada injeksi ke struktur ekuitas,” ujarnya. (agf/dio)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

