Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kadin Kaltim Dukung Pemerintah Cabut Izin Tak Produktif

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim mendukung langkah pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA). Salah satunya mengevaluasi seluruh izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara, termasuk mencabut izin jika memang tidak ada kejelasan dari pemanfaatan izin tersebut.


Advertisement

 

SAMARINDA–Ketua Kadin Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, pihaknya sangat mendukung tindakan pemerintah untuk mencabut semua izin yang terbengkalai atau tidak beroperasi dan harus dikembalikan ke negara. Namun, pemerintah pusat juga harus berpihak ke daerah. Sebab, semua sumber daya alam yang diambil harus sebanding dengan yang diterima Kaltim.

“Baru-baru ini, di Kutai Timur sedang terkena bencana banjir, yang kebanyakan ada di wilayah-wilayah tambang,” ungkapnya, Jumat (14/1). Sehingga, menurut Donna, ini harus diawasi oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah tidak menanggung akibatnya sendiri.

Advertisement

Ada tanggung jawab reklamasi dan sebagainya oleh pelaku usaha. Ini harus awasi pemerintah pusat, tidak hanya memberikan izin namun harus terus memantau agar kewajiban pelaku usaha yang mengantongi izin ini dijalankan. Sehingga tidak menjadi bencana di kemudian hari, seperti banyaknya korban anak tenggelam di kolam yang tidak direklamasi, lalu kasus banjir dan lainnya.

“Untuk itu saya mendukung pencabutan lahan-lahan yang tidak produktif,” katanya. Pihaknya juga mendukung langkah presiden mencabut izin-izin usaha yang tidak dijalankan, tidak produktif, dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai peraturan. Hal tersebut sesuai prinsip keberimbangan.

Pemerintah memberikan sanksi, atau punishment bagi pelanggar aturan atau prinsip dan memberikan reward yang proporsional bagi perusahaan yang sudah menjalankan kewajibannya dengan baik. Pembenahan dan penertiban izin yang dilakukan pemerintah disebutnya sebagai ikhtiar jelas dalam melakukan perbaikan tata kelola pemberian izin pertambangan dan kehutanan, serta menciptakan iklim usaha yang sangat baik bagi investor.

Advertisement

“Terutama soal kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel. Seperti di Kaltim, izin ini harus diberikan pada orang yang mau benar-benar bekerja,” katanya.

Ribuan izin yang sudah bertahun-tahun diberikan tetapi tidak dikerjakan, tidak produktif, tidak punya rencana kerja itu tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Malah itu seperti, menyandera pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Padahal sudah jelas amanat konstitusi, kekayaan alam negara itu untuk kemakmuran rakyat.

Pemerintah memberikan atau mendistribusikan lahan-lahan tersebut, kepada investor yang serius untuk berinvestasi atau kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi sosial keagamaan yang produktif termasuk kelompok petani, pesantren, masyarakat adat yang bisa bermitra dengan perusahaan yang kredibel dan berpengalaman.

“Pemanfaatan lahan-lahan negara baik itu bidang pertambangan atau kehutanan oleh kelompok masyarakat produktif bekerja sama dengan perusahaan yang kredibel dan berkomitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, justru akan menghasilkan dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar lahan tersebut,” pungkasnya. (ctr/ndu/k8)

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer