Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Balikpapan Jadi Pusat Transaksi Bisnis

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) bakal berdampak ke sektor lain. Daerah terdekat juga akan menerima dampak.
Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) bakal berdampak ke sektor lain. Daerah terdekat juga akan menerima dampak.

Pembangunan IKN di Penajam Paser Utara (PPU) bakal berdampak ke sektor lain. Daerah terdekat juga akan menerima dampak.


Advertisement

 

BALIKPAPAN-Ibu kota negara (IKN) Nusantara memiliki dampak besar bagi ekonomi Kaltim. Tak hanya di sisi investasi, namun juga masuknya sumber daya manusia. Dari laman resmi IKN, dimulai 2023-2027, dengan proporsi kurang dari 20 persen tiap tahun atau sedikitnya 25 ribu aparatur sipil negara (ASN) per tahun akan pindah ke Nusantara. Belum lagi dari unsur TNI-Polri.

Dengan masuknya investasi dan sumber daya manusia (SDM), urbanisasi besar-besaran juga akan terjadi. Ibarat ada gula ada semut, urbanisasi secara masif bakal terjadi. Karena setiap individu hingga korporasi menjadikan Kaltim sebagai fondasi meningkatkan perekonomian mereka. Menumbuhkan prospek di berbagai sektor. Khususnya di bidang properti.

Advertisement

“Yang akan merasakan impact langsung tak lain di PPU (Penajam Paser Utara). Sebagai pusat IKN,” ungkap Direktur Pusat Studi Perkotaan, Farid Nurrahman, Kamis (27/1).

Di PPU, geliat ekonomi akan dirasakan begitu peletakan batu pertama pembangunan Nusantara. Dari situ, berbagai sektor yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur akan mendatangkan banyak pendatang.

Di sini, akan membuka kawasan baru. Karena lalu lalang logistik dan material pembangunan IKN memberikan ruang dan kesempatan sektor lain berkembang. “Namun, dari sisi pertumbuhan jumlah penduduk hanya akan berlangsung sementara. Selama proses pembangunan itu saja,” kata Farid.

Advertisement

Tetapi, tetap perlu dilakukan antisipasi. Farid menyebut, pemerintah perlu melakukan pengawasan terhadap potensi pelanggaran tata ruang. Dengan masifnya pendatang, risiko dilanggarnya rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) semakin besar. Dampaknya, jika tidak diantisipasi, juga akan dirasakan masyarakat lokal. “Jadi, mumpung belum banyak dari sekarang harus dilakukan upaya agar tidak terjadi pelanggaran ruang,” ungkapnya.

Secara jangka panjang, Balikpapan disebutnya akan menjadi kota yang paling diuntungkan dengan perpindahan IKN. Sejak tahap awal, dari kelas pekerja hingga pengusaha akan mencari lokasi yang nyaman untuk ditinggali hingga berbisnis. Dibandingkan dengan PPU, Balikpapan telah memiliki infrastruktur, sarana, dan prasarana yang mendukung setiap kegiatan usaha.

“Kemungkinan besar Balikpapan akan dijadikan pusat deal-deal-and business. Kota ini sudah settle. Bahkan impact-nya sudah dirasakan sejak awal isu pemindahan. Dan berkembang setelah disahkannya UU IKN,” bebernya.

Karena itu, Farid memprediksi sektor properti akan lebih berkembang maju di Balikpapan, jika dibandingkan di PPU, Kutai Kartanegara, dan Samarinda. Selain paling dekat, akses antara wilayah IKN dan Balikpapan juga lebih mudah. Sebab itu, Kota Minyak lebih strategis dan “seksi” untuk sektor properti.

“Samarinda lebih ke urusan pemerintahan. Sementara ledakan penduduk bakal terjadi di Balikpapan. Bisnis akan berkembang di sini. Sektor jasa juga akan mengikuti,” ujarnya.

Balikpapan akan menjadi pusat berkantor perusahaan-perusahaan kontraktor pemenang tender pembangunan IKN. Para kontraktor itu akan juga mencari sub-kontraktor lokal. Yang banyak berada di Balikpapan dan Samarinda. “Pertumbuhan properti pada akhirnya akan lebih banyak positifnya di Balikpapan. Khususnya di Balikpapan Utara,” beber Farid.

Dengan geliat properti yang akan mengisi ruang di Balikpapan, dosen luar biasa Institut Teknologi Kalimantan itu mengingatkan kepada pembuat kebijakan akan regulasi terkait pembuatan bangunan. Khususnya bangunan vertikal.

Hal itu penting, karena dengan kondisi ruang Balikpapan yang lebih terbatas, maka bakal banyak dibangun gedung-gedung bertingkat tinggi. “Dibandingkan Samarinda, kecenderungan pembangunan vertikal di Balikpapan sangat tinggi. Jadi aturan ini harus sudah dimatangkan dari sekarang,” tuturnya.

Tetapi di sisi lain, Farid menyebut masih ada pekerjaan rumah yang bisa mengganggu. Yakni perizinan. Karena diketahui, saat ini segala perizinan berusaha terpusat melalui sistem online single submission (OSS). Artinya pemerintah daerah seperti Balikpapan siap-siap kerja keras.

Mengingat ruang menjadi salah satu aspek perizinan berusaha. Ini sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021. “Sistem OSS ini ‘kan begitu berusahanya di daerah, yang kerja (pemerintah) daerah. Urus izinnya di daerah, tapi uangnya lari ke pusat,” ungkapnya. (rom/k15)

 

M Ridhuan

mad.dhuan@gmail.com

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer