Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ritel Kesulitan Penuhi Permintaan

i
Penulis: izak-Indra Zakaria❯
Photo
Photo

SAMARINDA – Pemerintah Kaltim tampaknya perlu lebih tegas kepada para penyuplai minyak goreng. Sebab, meski kondisi stok minyak goreng tercatat sebanyak 658.500 liter atau sekitar 549 ton atau aman hingga 1-2 bulan ke depan, ternyata pelaku usaha ritel mengaku masih kesulitan memenuhi kebutuhan masyarakat.


Advertisement

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) dan UKM Kaltim Yadi Robyan Noor mengatakan, stok minyak goreng sangat aman. Tersebar di distributor, toko swalayan, dan pedagang.

Ketersediaan minyak goreng juga diperkuat dengan kuota operasi pasar sebesar 80.000 liter (sekitar 67 ton) dari PT Kutai Refinery Nusantara dalam Program Minyak Goreng Satu Harga sehingga total stok berkisar 738.500 liter (sekitar 615,5 ton). “Sehingga, ketahanan stok minyak goreng masih aman untuk 1,5 sampai 2 bulan ke depan,” ujarnya, Senin (7/2).

Jumlah kebutuhan minyak goreng Kaltim per bulan adalah sebesar 546.000 liter (sekitar 455 ton). Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 376.740 liter (sekitar 314 ton), yang terdiri dari 293.311 liter kemasan premium, 22.277 liter kemasan sederhana dan 55.692 liter curah. Sedangkan, kebutuhan industri diperkirakan sebesar 169.260 liter (sekitar 141 ton).

Advertisement

Sehingga stok yang ada sangat cukup. Sebagai informasi, per 1 Februari 2022, penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp 14.000 per liter.

“Diimbau kepada masyarakat untuk tetap bijak dalam membeli dan tidak melakukan panic buying karena pemerintah menjamin stok minyak goreng tetap tersedia dengan harga terjangkau,” terangnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Kaltim Gatot Teguh Januar mengatakan, saat ini stok di swalayan kecil maupun besar juga terus habis. Hal itu juga disebabkan supplier minyak membatasi. Pembatasan ini dilakukan karena gudang milik para distributor juga dibatasi stoknya.

Advertisement

“Kita sudah koordinasi dengan Aprindo pusat dan pemerintah. Kita juga berusaha terus bisa menghadirkan minyak goreng dengan harga terjangkau kepada masyarakat. Sebab, masalah ini tidak hanya di Kaltim, namun seluruh daerah di Indonesia,” jelasnya.

Tapi dia menyebut kekosongan di beberapa supermarket, maupun minimarket bukan karena ada barang yang ditahan, atau diselundupkan. Pihaknya meyakinkan, seluruh pelaku usaha ritel ingin menyuplai seluruh barang untuk konsumen. Hanya saja memang, hampir semua merek dari minyak goreng mengalami gangguan distribusi.

Jika biasanya sehari, swalayan besar bisa dikirimkan satu kontainer (sekitar 1.500-2.000 karton) per hari. Kini, hanya sekitar 50 karton, itu juga kalau kebagian dari distributor. Sehingga, hampir semua swalayan membatasi pembelian, satu orang hanya boleh maksimal 2 liter. Hal itu dilakukan agar tidak diborong tengkulak, yang ingin menjual kembali.

Pihaknya berusaha memastikan seluruh minyak terjual pada konsumen yang langsung menggunakan. “Jadi kita tidak mungkin ingin menahan barang, untuk apa. Kita pasti maunya semua laku terjual, tapi memang kelangkaan murni dari distributor yang membatasi,” tuturnya.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah memanggil para stakeholder terkait dengan minyak goreng (migor). Khususnya produsen minyak goreng. Itu dilakukan guna meminta keterangan dan mencari alat bukti terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di sektor minyak goreng.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur menjelaskan, kajian KPPU menyimpulkan bahwa terdapat struktur pasar oligopolistis di sektor minyak goreng. Sebab, sebagian besar pasar minyak goreng (CR4 atau concentration ratio 4 perusahaan terbesar) dikuasai empat produsen.

“KPPU juga menemukan indikasi kenaikan harga yang serempak dilakukan pelaku usaha akhir tahun lalu,” ujar Deswin.

Faktor itulah yang membuat KPPU membawa persoalan tersebut ke ranah penegakan hukum sejak 26 Januari 2022. Pada awal proses penegakan hukum perkara inisiatif itu, KPPU fokus menemukan minimal satu alat bukti pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, berikut dugaan pasal-pasal yang dilanggar dan terlapor yang terlibat.

Deswin mengatakan, pemanggilan produsen minyak goreng tersebut bakal dilanjutkan pekan depan. Pemanggilan itu akan mendalami berbagai informasi awal terkait produsen serta informasi mengenai proses bisnis perusahaan yang eksis di industri minyak goreng dan konstruksi perilaku anti-persaingannya.

Khususnya pada aspek pembentuk harga, validasi berbagai isu yang berkembang di pasar, dan aspek lain yang dinilai berkaitan dengan potensi pelanggaran undang-undang. “Jika telah ditemukan minimal satu alat bukti, KPPU dapat meningkatkan status penegakan hukum ke proses penyelidikan,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi kenaikan harga minyak goreng, Kemendag menerbitkan Permendag 6/2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Dalam permendag tersebut, HET untuk migor diatur dengan perincian migor curah Rp 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp 14.000 per liter. Kebijakan HET berlaku mulai 1 Februari 2022. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda

Advertisement
Editor : izak-Indra Zakaria
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
ProkalIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer