Minyak Goreng Masih Mahal, Kebijakan DMO-DPO Belum Berlaku di Tana Tidung

Sementara itu, di Pasar Imbayuk Taka seharga Rp 23 ribu. Belum lagi pada toko eceran atau pedagang keliling, seperti pakle sayur dan sejenisnya.
Belum stabilnya harga minyak goreng membuat Adelia (26), ibu rumah tangga yang berdomisili di Jalan Tana Abang, lebih teliti melihat peluang diskon harga.

Sebagai konsumen, dia lebih suka produk yang ekonomis dengan bujet yang menipis, tapi tetap memerhatikan kualitas dan unsur higienis. “Sudahlah ini masa Covid-19, kerja belum stabil malah harga barang merangkak naik,” keluhnya.

Adel mengakui, akhir-akhir ini sepertinya bukan hanya minyak goreng yang mengalami kenaikan. Tapi telur ikut naik. Dan sebentar lagi, tahu dan tempe akan mengikuti karena harga kedelai sebagai bahan baku utama mengalami lonjakan harga secara nasional.

“Kalau begini terus. Kita yang jadi sasaran. Harusnya, daerah punya kebijakan khusus untuk menekan inflansi pada beberapa komoditas sembako ini,” harap Adel, Minggu (20/2).

Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan kebijakan Domestik Market Obligation (DMO) dan Domestik Price Obligation (DPO). Kebijakan ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati harga migor terjangkau.

Berdasarkan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET). Pemerintah pusat, melalui kebijakan DMO dan DPO menetapkan HET minyak goreng dalam negeri. Dengan perincian, migor merek curah Rp 11,5 ribu 1 liter. Kemasan sederhana, seharga Rp 13,5 ribu, kemasan premium Rp 14 ribu.
“Kebijakan ini, mulai berlaku pada satu Februari 2022,” ujar Kepala Disperindagkop dan UMKM Tana Tidung Hardani Yusri.

Mengenai kebijakan satu harga, instansinya telah melakukan pendataan stok minyak yang ada di setiap agen. Meskipun itu telah usai, nyatanya di lapangan tidak ada perubahan harga.
Pihaknya mengklaim, ada beberapa pertimbangan mengapa kesejajaran harga tidak bisa dilakukan secara serentak, salah satu persoalannya pada alur distribusi.

Bicara distribusi, sebagian besar kebutuhan sembako didatangkan dari luar daerah. Sehingga ongkos kirim yang mahal berimbas pada daya jual produk. Ini merupakan persoalan yang tak lazim dalam hukum pasar.

Sepengetahuan instansinya, pemberlakuan satu harga minyak goreng tersebut khusus untuk ritel modern. Sementara di KTT belum ada. Sesuai regulasi pusat tadi, bagi pedagang tradisional dan tokoh-tokoh pemberlakuannya dikasih kesempatan satu pekan setelah aturan dikeluarkan.
Lagi pula, alur distribusi barang ke pedagang tradisional dan tokoh-tokoh itu modelnya berbeda. Kadang ada yang dari Berau dan itu kebijakan agen dari Provinsi Kaltim.

“Kesulitannya di situ dan tokoh-tokoh tradisional beralasan masih menjual stok lama. Kita juga tidak bisa paksa, karena belum ada kesepakatan atau kesanggupan dari agen maupun distributor, dan dari pedagang kita dalam menyuplai migor seharga Rp 14 ribu,” papar Hardani. (mts/kpg/kri/k8)