Kerja Berat saat Pariwisata Diperketat, Pengusaha Pilih Tetap Beroperasi

SAMARINDA-Kaltim telah menetapkan enam daerah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, pada 15-28 Februari 2022 dari sebelumnya PPKM Level 2. Enam daerah tersebut, Berau, Penajam Paser Utara, Kutai Timur, Bontang, Samarinda, dan Balikpapan. Dalam PPKM Level 3, pelaku usaha menekan dampak ekonomi dengan tetap beroperasi.

Ketua Dewan Pengurus Daerah Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (DPD PUTRI) Kaltim Dian Rosita mengatakan, aturan itu harus dipatuhi. Namun, PPKM Level 3 bukan berarti lockdown seperti level 4. Semua tempat wisata dan fasilitas umum lainnya tetap boleh beroperasi. Sehingga, dampak ekonominya bisa ditekan. “Tapi di level 3, kapasitas pengunjung hanya 50 persen. Namun, setidaknya tetap buka. Tidak dilarang beroperasi,” jelasnya, Kamis (24/2).

Menurutnya, dengan ketentuan-ketentuan seperti menjaga protokol kesehatan dengan ketat, bekerja sama dengan Satgas Covid-19 dan lainnya. Pihaknya mengimbau untuk seluruh tempat wisata, agar menjaga dengan benar protokol kesehatan. Pengelola tempat wisata harus mengatur dengan benar, agar kapasitas tidak melebihi 50 persen. Tentunya tidak terjadi penumpukan kunjungan. “Kami tetap mendukung aturan ini, agar Covid-19 tidak terus menghantui dunia pariwisata,” katanya.

Diwawancarai terpisah, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, struktur ekonomi Kaltim masih bergantung pada ekspor luar negeri. Utamanya, pertambangan batu bara yang menjadi kontribusi terbesar perekonomian Benua Etam.

Sehingga, jika motor penggerak ekonomi Kaltim tidak terganggu, seharusnya ekonomi tetap bisa berjalan saat PPKM sudah di level 3. Namun, pihaknya mengakui kerugian secara bisnis di kalangan masyarakat tetap terjadi, jika PPKM terus diperketat. Apalagi sampai level 4.

PPKM berdampak besar pada menurunnya mobilitas orang. Sehingga, berpengaruh kepada sektor transportasi, perhotelan, pariwisata, UMKM, dan lainnya yang berhubungan dengan mendatangkan orang banyak.

Sedangkan sektor-sektor yang mendominasi Kaltim, seperti pertambangan dan industri pengolahan, tidak akan berpengaruh banyak. Apalagi saat ini komoditas andalan Kaltim seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) masih menikmati peningkatan harga. “Jika PPKM terus diperketat, pelaku usaha harus memutar otak agar bisnis bisa berjalan,” ungkapnya kemarin.

Menurutnya, Kadin sangat mengerti keputusan pemerintah memperketat PPKM demi menekan penyebaran varian Omicron. Namun, pihaknya berharap pemerintah bisa menekan dampak ekonominya.

Sebab, pengetatan PPKM akan berdampak negatif pada kepercayaan diri konsumsi masyarakat, menekan mobilitas masyarakat, dan mengganggu terciptanya produktivitas usaha. Sehingga, semakin lama pengetatan PPKM, maka efek negatifnya terhadap kinerja bisnis, akan semakin terasa.

“Kami berharap, meski dilakukan pengetatan PPKM, pemerintah tetap memberi ruang agar sektor-sektor usaha penting bisa tetap beroperasi senormal mungkin. Selama mematuhi protokol kesehatan di tempat kerja,” tutupnya.

Seperti diketahui, kasus Covid-19 di Kaltim terus mengalami peningkatan. Pada Rabu (23/2) jumlah pasien terkonfirmasi Covid-19 di provinsi ini sebanyak 2.919 orang. Jumlah itu lebih banyak dari sebelumnya 2.711 orang dan pada Senin (21/2) sebanyak 1.416 orang. Adapun hingga Rabu lalu terdapat 16.301 orang yang dirawat karena terkonfirmasi positif. (rom/k15)

CATUR MAIYULINDA

@caturmaiyulinda