POLEMIK pemberlakuan kebijakan overdimension overload (ODOL) angkutan darat mendapat perhatian pelaku usaha. Mereka meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemberlakuan penuh ODOL yang rencananya mulai tahun depan. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ingin ditunda pada 2025.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, penerapan zero ODOL akan sulit dilaksanakan pada 2023. Alasannya, masa pandemi Covid-19 telah membuat perekonomian terpuruk yang juga berdampak pada industri nasional. “Kita tahu semua bahwa perekonomian selama pandemi sangat terpuruk. Karena itu, kami usul kebijakan zero ODOL ini diundur paling tidak dua tahun atau di Januari 2025,” ujarnya.
Hariyadi menegaskan, Apindo mendukung penerapan zero ODOL yang dicanangkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tetapi lantaran dunia usaha terpukul pandemi, sebaiknya penerapannya diundur.
Sehingga, ada waktu bagi pelaku usaha untuk mempersiapkan diri. “Zero ODOL punya konsep bagus. Yakni, menyesuaikan kondisi daya dukung jalan dengan angkutan truk yang lewat agar biaya perawatan jalan jadi tidak mahal,” tambahnya.
Menurut dia, pemerintah perlu menyiapkan sejumlah insentif bagi dunia usaha agar kebijakan itu bisa direalisasikan. Sebab, ada alokasi dana cukup besar yang harus dikeluarkan pengusaha untuk peremajaan truk dan investasi kendaraan niaga baru.
Hariyadi menambahkan, kementerian terkait dapat menyiapkan insentif bagi industri yang banyak menggunakan truk pengangkut agar harganya bisa kompetitif. Baik berupa keringanan pajak untuk pembiayaan pembelian truk baru maupun pembebasan bea masuk (BM).
“Selain itu, pemerintah perlu memberikan subsidi kepada pelaku usaha yang meremajakan truk lama dan pengadaan baru. Anggaran subsidi itu bisa diambilkan dari pos anggaran pemeliharaan jalan,” urainya.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum Keamanan dan Keselamatan Indonesia Kyatmadja Lookman. Dia menyangsikan aturan ODOL dapat berjalan pada 2023 melihat persiapan dan kesadaran yang masih minim dari berbagai stakeholder. Baik dari sisi pengusaha sendiri maupun dari sisi pemerintah.
“Tahun 2023 tidak sampai setahun dari sekarang. Tapi kendaraan yang masih ODOL itu masih banyak. Kalau tidak ada langkah-langkah konkret di tahun ini, agak pesimis saya itu bisa terealisasi,” ucapnya.
Di lain pihak, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mendukung kebijakan zero ODOL diundur hingga 2025. Sebab, selama ini petani sawit sudah menanggung berbagai beban, mulai pungutan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) hingga beban dari kenaikan harga pupuk yang sangat tinggi. “Kami petani sawit setuju ODOL ditertibkan, tapi tidak sekarang. Minimal kami diberi tenggat waktu hingga 2025. Biarkan dulu geliat ekonomi masyarakat tumbuh,” ujarnya.
Menurut dia, selama berpuluh tahun tidak ada ketegasan menertibkan truk yang melebihi spesifikasi, sehingga truk petani sawit rata-rata melebihi spesifikasi yang ditentukan. “Ini akan berdampak pada biaya produksi yang akan dihitung oleh pabrik sebagai pengurangan. Sehingga, akan menekan harga TBS di tingkat petani,” pungkasnya. (agf/JPG/rom/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!