Tumpang Tindih dengan Tambang Batu Bara, SKK Migas Rencanakan Perbarui PPLB

BALIKPAPAN–Tumpang tindih lahan kawasan industri minyak dan gas (migas) dengan industri pertambangan batu bara masih terjadi di wilayah kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Kalimantan Sulawesi (Kalsul).

Diungkapkan Kepala SKK Migas Kalsul Azhari Idris, di Kutai Kartanegara lebih banyak mengalami tumpang tindih. Terutama di jalur-jalur pipa Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) dan Pertamina EP (exploration and production). Mengingat, kedua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tersebut selama ini memang lebih banyak melakukan pengeboran di darat.

Perjanjian Pemanfaatan Lahan Bersama atau PPLB, dikatakan Azhari sudah pernah dibahas sebelumnya dengan pihak-pihak perusahaan pertambangan terkait. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kemudian adanya perubahan pergantian kepengurusan, kepemilikan izin dan lain sebagainya, maka perlu dilakukan kembali pembahasan maupun kunjungan ulang. Mengingatkan keberadaan jalur migas serta faktor risiko, demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan di kemudian hari. 

“Rencananya kita memperbarui PPLB tersebut. Bentuk perjanjian itu mengatur bagaimana penggunaan lahan, khususnya pembagian lahan pertambangan batu bara yang juga mengandung migas di dalamnya. Sebab, di satu sisi, kita bisa ambil minyak dan gas bumi, di sisi lain teman-teman di perusahaan batu bara juga bisa memanfaatkan lahan itu,” ungkap Azhari.

Namun, dia mengingatkan bahwa ada batas buffer, di mana bila operasional perusahaan baru bara terlalu dekat dengan lokasi sumur migas, maka sangat berisiko. Bahkan membahayakan keselamatan semua pihak. Tidak hanya pekerja/manusia namun seluruh ekosistem lingkungan sekitar. Sehingga perlu diperjelas kembali batas-batas tersebut.

“Jangan sampai teman-teman (pertambangan) itu menggali, enggak tahunya sudah di kepala sumur. Atau, tahu-tahu di situ sudah ada pipa gas. Karena biasanya pipa gas selalu bertekanan tinggi, sehingga sangat berbahaya. Dikhawatirkan pecah, bisa merugikan banyak orang, maupun lingkungan sekitar,” bebernya.

Hingga kini, kata Azhari, pihak SKK Migas Kalsul masih melakukan kajian dan identifikasi lahan ulang. Disebabkan banyak perusahaan tambang batu bara yang baru melakukan verifikasi kembali di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim.

Dia menuturkan, dari data 2019, ada sekitar 130 izin usaha pertambangan (IUP) aktif dan kemungkinan besar bersinggungan dengan lahan sumur migas di bawah SKK Migas Kalsul. “Perlu di-breakdown lagi, untuk memastikan IUP mana yang lokasinya secara langsung bersinggungan dengan wilayah kerja atau lapangan dan sumur migas yang beroperasi maupun yang tidak beroperasi,” katanya.

Pemetaan dan pendataan ulang perlu dilakukan, lantaran sejak 2017, ada sekitar 140 IUP yang tumpang tindih dengan wilayah lapangan migas di Kaltim. “Nanti kita kumpulkan semua perusahaan-perusahaan KKKS, seperti PHSS dan Pertamina EP karena paling banyak alami tumpang tindih,” jelasnya.

Diskusi tersebut amat penting, supaya kedua belah pihak dapat saling memanfaatkan lahan yang ada. Saling menjaga kepentingan, keamanan dan keselamatan bersama. Terlebih risiko tinggi dari dunia industri migas maupun pertambangan, sehingga faktor keselamatan harus sangat diperhatikan. Agar tidak terjadi kelalaian yang berujung pada petaka.  

Azhari menimpali, PPLB diperlukan meski industri pertambangan tersebut telah memiliki hak dan izin operasi. Bagaimanapun masalah tumpang tindih ini terjadi di area industri migas, sehingga perlu mendapat penjelasan terkait risiko operasional yang dekat dari area sumur. “Baru saja kita mendapat informasi ini dari PHSS. Dan rencananya minggu-minggu ini akan ada beberapa pertemuan awal untuk kita bahas,” tuturnya.

Untuk masalah tumpah tindih dengan kawasan permukiman maraknya lebih banyak terjadi di area Kaltara. Adapun di Kaltim masih tertata rapi, belum ada temuan bangunan yang bersentuhan langsung atau dibangun di atas jalur pipa migas. Secara umum, pengelolaan dan penataan jalur pipa Kutai Kartanegara sampai ke Bontang untuk distribusi migas di bawah permukaan tanah tertata baik.

“Perhatian terus kita berikan. Patroli rutin digelar. Komunikasi dengan masyarakat juga dilakukan, sehingga belum ada bangunan-bangunan yang tidak bertuan ada di atas jalur pipa,” tandasnya. (ndu/k8)

Ulil Mu’awanah

yin.khazan@gmail.com