JAKARTA--Satgas Pangan Polri masih mendalami dugaan mafia minyak goreng (migor) yang diungkapkan Mendag Muhammad Lutfi. Namun, kasus kelangkaan migor justru dinilai kurang tepat sasaran, persoalan utamanya bukan soal migor. Melainkan, monopoli atas crude palm oil (CPO) di Indonesia.
Kasatgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan, Satgas Pangan Polri harus mengumpulkan informasi terkait dugaan mafia minyak goreng. "Informasi ini semua ditampung," terangnya.
Setelahnya, baru diputuskan apakah kasus ini bisa ditingkatkan ke penyelidikan. Dengan begitu akan diketahui apakah ada dugaan unsur pidana di balik kasus mafia migor. "Membuat terang suatu peristiwa, pidana atau bukan," jelasnya.
Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengaku akan membantu penegak hukum terkait kasus mafia migor. Menurutnya, sebenarnya ada yang salah arah dalam penanganan kasus mafia migor. "Seakan-akan masalahnya hanya di migor," tuturnya.
Padahal, problem utamanya jauh lebih dalam. Hingga ke persoalan monopoli CPO di Indonesia. Dia mengatakan, untuk kasus migor itu terbilang kasus yang relatif kecil. Dengan nilai kerugian yang hanya miliaran. "Namun, persoalan CPO merupakan biangnya persoalan kelangkaan migor," jelasnya.
Menurutnya, kasus yang dilaporkannya ke Kejati DKI Jakarta soal penyelundupan 24 kontainer migor itu kerugiannya hanya Rp 10 miliar. Migor diselundupkan dengan dokumen sayuran. "Namun, persoalan penyelundupan CPO itu kasusnya jauh lebih besar," tuturnya.
Dia mengatakan, yang terjadi dalam penyelundupan CPO ada berbagai macam. Dari tidak punya kuota ekspor CPO, tapi mengekspor. Memiliki sedikit kuota CPO tapi, mengekspor dengan jumlah yang besar. "Apalagi, yang punya kuota ekspor besar, jelas mengekspor dengan jumlah yang lebih besar dari kuota," jelasnya.
Kondisi tersebut melibatkan berbagai sektor, namun dengan kepemilikan yang sama. Dia mengatakan, semua itu hanya bisa dilakukan perusahaan yang memiliki kebun sawit, sekaligus pabrik CPO. "Serta, punya perusahaan distribusi," terangnya.
Hal itu dikuatkan dengan temuan MAKI bahwa banyak perusahaan pelat merah produsen CPO justru kesulitan bahan baku membuat CPO."Ini terkait dengan orang yang kekayaannya di atas Rp 100 triliun. Sembilan naga," paparnya.
Meski akhirnya pemerintah melunak dengan mencabut Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng kemasan di pasaran, Kementerian Perdagangan menegaskan akan terus mendalami dugaan mafia yang memicu kelangkaan minyak goreng. Kemendag terus melakukan koordinasi secara intensif dengan pihak kepolisian dan berjanji akan mengungkap oknum-oknum di balik ulah nakal tersebut.
Menanggapi polemik yang berkepanjangan, Pengamat Kebijakan Publik Achmad Nur Hidayat menilai bahwa potensi adanya kesengajaan pada kelangkaan minyak goreng di pasar memang terbuka lebar. "Memang disparitas harganya terlalu tinggi (antara harga HET dan harga mekanisme pasar, red), sehingga mungkin banyak pihak yang merasa tidak mendapatkan margin yang seharusnya," ujar Hidayat, kemarin (20/3).
Menurut Hidayat, kebijakan tersebut membuat pasar terdistorsi, rantai distribusi pun macet. Dia menilai bahwa aksi penimbunan dan penjualan minyak goreng di pasar gelap pun menjadi bagian dari resiko kebijakan. "Saat ini pun kebijakan pemerintah yang memberikan HET untuk minyak goreng curah belum tentu optimal karena resiko kelangkaan juga sangat bisa terjadi di minyak goreng curah," tambahnya.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan pihaknya tak ingin main-main dalam mengungkap dugaan mafia minyak goreng. Dihadapan Komisi VI DPR, Sabtu lalu (19/3), Lutfi mengatakan bahwa pihaknya sudah menyerahkan seluruh data dugaan mafia penimbun minyak goreng kepada kepolisian. "Saya serahkan itu kepada polisi, biar merekalah yang memutuskan bagaimana proses hukumnya," ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Kemendag, ada tiga wilayah yang distribusi minyak gorengnya berlimpah, diantaranya Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Jakarta. Tapi, minyak goreng malah susah didapatkan. Melihat hal itu, Mendag menilai ada yang tidak beres. "Di Medan (didistribusi, red) 25 juta liter minyak goreng. Rakyat Medan, menurut BPS jumlahnya 2,5 juta orang. Jadi menurut hitungan, satu orang itu 10 liter. Saya pergi ke pasar dan supermarket kota Medan, tidak ada minyak goreng," ujar Mendag. Menurut Mendag, hal yang sama terjadi di Jawa Timur yang sudah mendapatkan distribusi 91 juta liter dan di Jakarta yang mencapai 85 juta liter.
Mendag mengklaim pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah dalam menangani mafia minyak goreng. Bersama Kepolisian, Kemendag melakukan penyisiran dan pendalaman bukti-bukti. Sempat disebut Lutfi, oknum atau calon tersangka terduga mafia minyak goreng akan diumumkan hari ini (21/3). "Saya belum mau menyebut namanya karena ini azaz praduga tidak bersalah, tapi kita sudah temukan sekarang pihak polri lewat Kabareskrim sudah mulai diperiksa," pungkasnya. (idr/agf)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!