SAMARINDA – Melonjaknya harga beberapa komoditas pada awal tahun ini bakal memberi tekanan hebat terhadap inflasi. Ditambah konsumsi masyarakat yang terus membaik setelah tertahan di masa pandemi. Sehingga diprakirakan inflasi Kaltim 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, berada pada rentang 3,15–3,95 persen (yoy). Peningkatan inflasi sejalan dengan lonjakan konsumsi masyarakat.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky Perdana Gozali mengatakan, dari sisi komoditas umum, kenaikan tingkat inflasi diprakirakan didorong oleh sejumlah faktor. Pertama, lebih tingginya permintaan masyarakat seiring dengan aktivitas perekonomian Kaltim yang terus melanjutkan perbaikan, meskipun sempat sedikit tertahan saat kenaikan kasus varian Omicron.
“Pelaksanaan vaksinasi termasuk booster yang kian masif, berlanjutnya bantuan sosial, dan kenaikan UMP juga menjadi faktor yang mendorong optimisme masyarakat Kaltim untuk terus beraktivitas,” ungkapnya, Selasa (22/3).
Kedua, risiko peningkatan harga untuk sebagian besar barang sebagai price in yang dilakukan produsen atau pedagang, sejalan dengan rencana implementasi harmonisasi kebijakan perpajakan 2022. Dari sisi komoditas pangan, tekanan inflasi diprakirakan berasal dari risiko terganggunya produksi pangan strategis di daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi.
Sejalan dengan peluang berlanjutnya fenomena La Nina hingga pertengahan 2022 sehingga berisiko mengganggu pasokan pangan di Kaltim. Dari sisi komoditas yang harganya dipengaruhi kebijakan Pemerintah, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari terjadinya revenge travel yang membuat melonjaknya mobilitas masyarakat untuk melakukan perjalanan terutama untuk liburan setelah sebelumnya pemerintah melakukan pembatasan ketat.
“Sementara itu, tren harga komoditas seperti minyak bumi, CPO, dan emas yang diperkirakan tetap tinggi pada tahun 2022 diperkirakan memberi tekanan pada harga BBM nonsubsidi, LPG nonsubsidi, dan minyak goreng,” jelasnya.
Selain itu, adanya rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11 persen, yang menjadi bagian dari harmonisasi perpajakan juga menjadi upside risk tekanan inflasi Kaltim. Kenaikan cukai rokok yang telah berlaku sejak awal 2022, juga bakal menambah tekanan inflasi Kaltim.
Penguatan sinergi antar TPID dan antara TPID dengan para pemangku kepentingan lain, menjadi faktor kunci pengendalian inflasi di tengah ekonomi yang berangsur membaik. Program kerja TPID Provinsi dan Kota atau Kabupaten pada 2022 tetap mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, komunikasi efektif, dan ketersediaan pasokan.
“Beberapa program yang diusulkan terus dilakukan di Provinsi Kaltim pada 2022 untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah, dan stabil terutama pada bahan pangan strategis,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!