Kaltim punya modal besar membangun pabrik minyak goreng. Apalagi perkebunan kelapa sawit sebagai bahan bakunya banyak tersebar di berbagai daerah di provinsi ini. Mendapatkan minyak goreng murah bisa menjadi keniscayaan.
BALIKPAPAN-Persoalan minyak goreng tak kunjung tuntas. Setelah dicabutnya harga eceran tertinggi (HET), harga minyak goreng kemasan meroket. Sementara, penerapan HET pada minyak goreng curah kembali membuat komoditas itu langka di pasaran. Diperlukan langkah untuk menyudahi persoalan tersebut.
Pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi menyebut, setelah terjadi kelangkaan dan kepanikan akibat penerapan HET minyak goreng, maka bisa dianalisis jika pelaku usaha Indonesia hingga kini masih mengedepankan profit oriented.
Padahal, kata dia, dalam penyediaan komoditas untuk hajat hidup orang banyak, harus dimasukkan pula rasa nasionalisme. “Dalam berbisnis, pelaku usaha harus memiliki moral. Jangan hanya mengedepankan keuntungan semata,” ungkap Aji, Kamis (24/3).
Menurutnya, yang saat ini terjadi adalah minyak goreng masih didominasi oleh sekelompok pelaku usaha. Sehingga, penetapan harga di pasar mengacu pada monopolistic competition. Di pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga walaupun pengaruhnya tidak sebesar produsen dari pasar monopoli atau oligopoli.
Kemampuan itu berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Sehingga memunculkan price habit. Di mana suka tidak suka, harga yang diatur produsen harus diterima pasar. “Karena itu perlu dibentuk kekuatan lain yang bisa menciptakan pasar persaingan sempurna,” ungkapnya.
Untuk itu, ucap dia, peran pemerintah diperlukan. Salah satunya dengan mengontrol harga melalui keterlibatan langsung dalam bisnis minyak goreng. Apalagi, di Kaltim saat ini masih minim pabrik minyak goreng. Hingga menjadi peluang bagi pemerintah daerah khususnya untuk menjadi kekuatan penyeimbang. Hingga akhirnya mampu membantu masyarakat mendapatkan minyak goreng secara mudah. Dengan harga yang bisa dikontrol bagaimanapun kondisi pasar.
“Bisa melalui perusda (perusahaan daerah). Sebagai bagian dari instrumen, perusda ini bisa mudah melakukan intervensi dan operasi pasar jika memiliki bisnis sendiri,” jelasnya.
Terkait keterlibatan perusda itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim Ismail menjelaskan, tiga hari lalu sudah melakukan rapat dengan PT Melati Bhakti Satya (MBS). Yang dipercaya Pemprov Kaltim untuk menjadi operator pengelola Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan. Di mana salah satu materinya adalah mendorong pembangunan industri hilir kelapa sawit.
“Di luar persoalan lahan, kami minta ada alokasi untuk bangun pabrik hilirisasi kelapa sawit termasuk minyak goreng. Jadi, tidak ada lagi istilah langka dan mahal,” ungkap Ismail.
Komisi II DPRD Kaltim juga meminta keterlibatan pemerintah daerah khususnya Pemprov Kaltim. Mengambil peluang terlibat langsung dalam produksi minyak goreng itu. Karena bisa menjadi sumber meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Di sisi lain, mampu mengendalikan arus keluar crude palm oil (CPO) dari Kaltim. Tidak sepenuhnya dikirim ke luar, melainkan sebagian diolah di Kaltim.
“Nanti semua hasil produksi kelapa sawit, CPO itu bakal keluar dari Maloy. Jadi, minimal 10 persen produk CPO jangan dibawa ke luar, tapi diolah di sana,” katanya.
Ismail menegaskan, perihal itu akan segera dibicarakan oleh Komisi II DPRD Kaltim dengan pemerintah daerah baik provinsi maupun Kutai Timur (Kutim) secara serius dalam waktu dekat. Pun informasi dari PT MBS, sudah ada calon investor yang berminat membangun industri hilirisasi CPO. Sehingga, pihaknya akan terus mendorong realisasinya.
“Jadi tidak hanya wacana saja. Komitmen kami dari Komisi II DPRD Kaltim mengawal ini. Karena sangat ironis, dengan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit, minyak goreng justru langka dan mahal di Kaltim,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltim HM Yadi Robyan Noor menjelaskan, keterbatasan pabrik produksi atau industri minyak goreng itu, bukan semata-mata karena Pemprov Kaltim tidak melakukan upaya.
Menurutnya, semua itu karena produsen CPO saat ini sangat diuntungkan dengan ekspor. Ada kenaikan 145 persen permintaan. Sehingga, produksi untuk minyak goreng dan keperluan lainnya pun tak terkendali. “Kondisi ini bukan dialami Kaltim saja, tapi luar Kaltim pun merasakan dampaknya. Idealnya, kita harus punya 25 pabrik minyak goreng,” bebernya.
Ia mengaku, Pemprov Kaltim menegaskan agar pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit membangun hilirisasi. Seperti, pabrik minyak goreng. Sementara kondisinya saat ini, stok minyak goreng yang masuk ke Kaltim dalam kurun 14-24 Februari 2022 secara keseluruhan berjumlah 1.674.681 liter atau 1.507,21 ton. “Minyak goreng itu berada di distributor, toko swalayan pasar tradisional, dan pedagang,” jelasnya.
Sementara, rata-rata pasokan minyak goreng masuk ke Kaltim pada 14-24 Februari lalu sebanyak 118.762 liter atau 106,8 ton per hari. Lalu, keperluan harian minyak goreng Kaltim sebesar 15,06 ton per hari. Artinya, untuk kebutuhan masyarakat seharusnya terpenuhi.
“Pabrik minyak goreng resmi selalu koordinasi dengan Disperingdagkop dan UKM Kaltim. Pabrik yang ada, yakni Balikpapan ada Kutai Refinery Nusantara dan Louis Dreyfus Company. Sedangkan di Bontang hanya Energi Unggul Persada,” ungkapnya.
Diketahui, di Kaltim terdapat 342 izin usaha perkebunan (IUP) dengan luasan mencapai 2,53 juta hektare. Sedangkan, pemegang izin hak guna usaha (HGU) sebanyak 218 perusahaan dengan luas lahan 1,25 juta hektare.
Adapun, untuk perkebunan rakyat/plasma yang sudah terbangun mencapai 343.856 hektare yang dikelola secara mandiri di lahan milik warga. Dengan persentase luas plasma saat ini mencapai 22,38 persen dari minimal 20 persen luas IUP. (rom/k15)
M RIDHUAN
mad.dhuan@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!