Siapkan Kampung Restorative Justice

Dijelaskannya, pada tahap awal, akan dipilih salah satu kampung untuk ditetapkan sebagai kampung restorative justice. Seperti halnya kampung binaan Kejari, kampung restorative justice juga akan dijadikan tempat bermusyawarah jika terdapat perkara-perkara yang ringan. 

"Masih sedang kita cari di kampung mana yang tepat untuk dijadikan kampung restorative justice. Jadi penyelesaiannya bukan lagi di kantor Kejari, melainkan di kampung setempat," ujarnya kepada Berau Post, kemarin (6/4). 

Meski nantinya yang dipilih hanya ada beberapa kampung, dirinya berkeinginan agar di setiap kampung ada kampung restorative justice. Tetapi, untuk sementara pihaknya hanya perlu satu atau dua kampung yang dipilih untuk di launching terlebih dahulu. Selanjutnya jika dianggap memungkinkan, akan me-launching kampung-kampung lainnya. 

"Untuk di Kaltim sendiri memang belum ada. Kalau di daerah-daerah lainnya sudah ada kampung restorative justice ini. Sudah sekitar 13 Provinsi. Maka itu di Berau sendiri juga tengah kita upayakan bisa terbentuk," jelasnya. 

Diakui Nislianudin, dibentuknya kampung restorative justice tersebut juga tak lain karena mendapat tanggapan baik dari masyarakat. Salah satunya perkara penganiayaan atas nama Rustam, penyelesaiannya melalui restorative justice. 

"Seperti kasus yang di pasar subuh Adji Dilayas, Kelurahan Rinding itu salah satunya, mendapat respon positif dari masyarakat," tuturnya. 

"Maka itu dirasa penting juga untuk membentuk kampung restorative justice ini," sambungnya. 

Ia menjelaskan, tindak pidana yang bisa diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif adalah ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun. Kemudian tersangka baru pertama kali melakukan tindakan pidana. "Kalau sudah lebih dari sekali dan ancamanya di atas lima tahun tidak bisa," terangnya.  

Diungkapkannya, dengan terbentuknya kampung restorative justice, tidak sertamerta juga perkara diselesaikan melalui pemidanaan. Tetapi terlebih dahulu dapat diselesaikan di tingkat kampung melalui musyawarah mufakat dan perdamaian dengan dimediasi jaksa disaksikan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.

"Tujuan dibentuknya kampung restorative justice terselesainya penangan perkara secara cepat, sederhana, biaya ringan serta terwujudnya kepastian hukum," bebernya.

Dengan mengedepankan keadilan yang tidak hanya bagi tersangka, korban dan keluarganya, tetapi keadilan yang menyentuh masyarakat dan menghindari stigma negatif. Lantaran kedua belah pihak sepakat berdamai secara adat. "Sehingga tidak timbul dendam," tutupnya. (mar/arp)