JAKARTA - Kenaikan inflasi selama momentum Ramadan dan Idul Fitri 2022 menjadi sorotan Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu seiring pola konsumsi masyarakat yang meningkat. Per Maret 2022, kenaikan harga barang dan jasa tercatat 2,64 persen secara tahunan atau 0,66 persen secara month-to-month (MtM).
“Melihat tren yang ada, pasti akan terjadi inflasi yang tinggi lagi. Karena mobilitas sudah mulai membaik,” kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam diskusi virtual, (7/4).
Dia menjelaskan, sebenarnya lonjakan sudah terjadi cukup lama. Tekanan global dan kenaikan harga komoditas turut mempengaruhi tingginya inflasi pada April. Hal itu dampak dari ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina di tengah pandemi Covid-19.“Kalau harga produsen mitra dagang naik, karena sebagian impor untuk membeli bahan baku, bisa dipastikan akan berdampak ke sektor riil yang ada di Indonesia,” paparnya.
Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menyebutkan, inflasi rendah saat ini adalah semu. Pemerintah mengendalikannya dengan menggunakan metode injak kaki. Bukan dengan menyelesaikan pangkal persoalan, seperti pasokan dan logistik. Hanya ingin hasil cepat dengan cara memberikan subsidi besar kepada masyarakat. Contohnya, subsidi bahan bakar minyak Pertalite.
Pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 4.000 sampai Rp 4.500 dikalikan dengan 23 juta kiloliter. Selanjutnya, solar dan Pertamax yang masing-masing diberikan subsidi Rp 7.800 dan Rp 3.500. Nah, nyatanya subsidi tersebut ditalangi oleh Pertamina lebih dulu.
“Hitung-hitungannya diselesaikan setelah audit BPK. Bayarnya bisa lebih dari setahun. Ya itu namanya kompensasi, bukan subsidi. Beban berpindah dari pemerintah ke BUMN. Jadi, yang jual rugi itu adalah Pertamina,”bebernya.
Dia khawatir subsidi akan terus menggelembung. Ditambah, situasi krisis akibat perang Rusia-Ukraina. “Sebentar lagi saya rasa akan nyerah pemerintahnya karena subsidinya luar biasa,” imbuhnya.
Di sisi lain, tingkat konsumsi pangan masih tinggi. Data BPS 2021 menunjukkan 80 persen penduduk mengeluarkan biaya yang besar untuk kebutuhan pangan. Faisal mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika inflasi tinggi akibat lonjakan harga pangan akan membuat angka kemiskinan meningkat.“Jadi akan ada legacy (warisan) yang hilang kalau inflasi tinggi jumlah orang miskin akan double digit lagi. Padahal, Pak Jokowi mau menghilangkan kemiskinan ekstrem,” tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan empat hal agar pemerintah dapat menjaga kestabilan inflasi. Khususnya sektor pangan. Yakni, keseimbangan volume penawaran dan permintaan. Maksudnya, impor bahan pangan masih harus dilakukan ketika ketersediaan di dalam negeri tidak mencukupi.
Kemudian, pemerintah memastikan kelancaran dan distribusi suplai pangan. Terutama di daerah yang krisis dari sisi jumlah penduduk. “Kelancaran dan keterjangkauan biaya logistik pangan dapat menjadi penentu wajar atau tidaknya kenaikan harga pangan nasional di daerah,” ungkapnya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan tidak adanya manipulasi harga pasar dari oknum-oknum di sepanjang jalur distribusi pangan. “Ini perlu dilihat secara sungguh-sungguh agar gangguan dari pihak tertentu bisa di eleminasi,” terangnya. (han/dio)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!