Jalan Terjal Hadirkan LSP, Klaim Dapat Restu dari Pemprov dan DPRD Kaltim, Macet BNSP

BALIKPAPAN - Tenaga Ahli Tim Transisi Ibu Kota Nusantara (IKN) Profesor Masjaya sebelumnya telah menyampaikan berbagai keluhan masyarakat terkait proses pembangunan IKN kepada pemerintah pusat. Termasuk dari kalangan pengusaha. Utamanya yang berkaitan dengan LSP.

“Kita akan minta supaya ada afirmasi atau perlakuan khusus demi masyarakat Kaltim, tentunya tidak asal afirmasi,” ucap rektor Universitas Mulawarman tersebut. Dia menyampaikan perlunya keterlibatan pengusaha daerah dalam percepatan pembangunan IKN. Karena itu perlu kolaborasi supaya elemen besar ini bisa mengambil peran penting untuk melibatkan masyarakat dalam percepatan pembangunan IKN.

Salah satunya, berkaitan dengan pendampingan peningkatan kualitas angkatan kerja masyarakat atau SDM Kaltim untuk bisa mendapatkan sertifikat. Sehingga, bisa ikut beraktivitas dalam pembangunan IKN.

“Unmul (Universitas Mulawarman, Red) saat ini sudah melakukan pendampingan pengembangan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Sepaku. Namun, ternyata yang daftar dan terlibat masih sedikit. Hanya sekitar 400 orang, sementara kebutuhan banyak sekali,” ungkapnya.

Dikhawatirkan jika proses pembangunan IKN nanti lebih didominasi pekerja dari luar, apalagi waktunya sangat mendesak. Dari itu dia menyampaikan semua asosiasi harus punya pikiran sama. Tidak semata-mata memikirkan proyek, tetapi juga mengangkat derajat masyarakat lokal.

Dengan kolaborasi, diharapkan masyarakat Kaltim bisa menjadi pemain utama, bukan penonton. Lebih lanjut, Masjaya juga mendiskusikan hal-hal yang menjadi penghambat dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltim yang akan disampaikan ke Badan Otorita IKN supaya mendapat perlakuan khusus.

Kebutuhan LSP di Kaltim juga didasari tingginya biaya yang harus dikeluarkan saat mengirimkan SDM magang di Jawa. Selain perlu biaya tinggi, waktu yang diperlukan juga lebih lama. “Afirmasi itu diperlukan supaya aktivitas itu (sertifikasi dan pemagangan) dilakukan di Kaltim, karena di sini ada banyak lembaga yang mampu, Unmul bisa, Poltek juga ada, perusahaan banyak, Apindo juga bisa. Ini perlu didiskusikan (dengan Otorita),” beber Masjaya.

Ditambahkan Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Profesor Bohari Yusuf, Universitas Mulawarman sudah terlibat langsung dalam IKN mulai penyusunan UU hingga peraturan pemerintah.

“Pak rektor juga masuk Badan Otorita, Unmul juga masuk dalam setiap segmen. Contohnya pemberdayaan masyarakat dan sosial. Juga kehutanan mangrove. Dengan Badan Pertanahan kita juga bekerja sama terkait permasalahan lahan,” kata Bohari.

Sambung Bohari, tentu Universitas Mulawarman tidak bisa bekerja sendirian. Dan sejauh ini, pihak kampus telah menjadi mediator dan fasilitator bersama Otorita IKN dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Serupa dengan Masjaya, Bohari sepakat perlunya afirmasi bagi komponen masyarakat daerah agar bisa terlibat langsung dalam menyiapkan pembangunan IKN di wilayah Sepaku tersebut.

Kesulitan terhadap pemenuhan sarana LSP di Kaltim tersebut awalnya telah dinyatakan oleh Ketua Apindo Kaltim Slamet Brotosiswoyo. Bahkan dikatakan, sudah dua tahun Apindo Kaltim berupaya menjembatani pembentukan LSP, hanya saja sampai sekarang macet di tangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

“Segala bentuk persyaratan dan dukungan yang diperlukan untuk mendirikan LSP sudah kami penuhi. Bahkan, dukungan secara tertulis dari Pak Gubernur Kaltim Isran Noor dan DPRD Kaltim secara lembaga sudah ada. Namun sampai saat ini, BNSP belum memberikan lisensi tanpa informasi yang terang,” terangnya.

Padahal, Slamet telah melakukan berbagai upaya prosedural untuk menanyakan perkembangan pembentukan LSP bidang konstruksi dan K3 minyak dan gas, namun tak mendapat respons yang memadai. Pendirian LSP bidang konstruksi di Kaltim, menurut Slamet sangat penting, supaya SDM dan pelaku usaha di daerah ini dapat berpartisipasi dalam membangun IKN.

Menggandeng Universitas Mulawarman dan Transisi IKN, dia menegaskan, kolaborasi antara dunia industri dan perguruan tinggi demi kepentingan masyarakat Kalimantan Timur pun sesuatu yang penting. “Tim Transisi IKN dan Apindo bisa berperan dalam menyiapkan SDM dan lainnya untuk kepentingan IKN,” ujar Slamet.

Adapun Sertifikat Badan Usaha (SBU), Slamet mengatakan, anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional saat ini mengalami kesulitan hingga terancam kolaps. Dan berdasarkan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR, dari jumlah sub-klasifikasi yang akan habis masa berlaku sampai Desember 2022 sejumlah 215.860 sub-klasifikasi.

Namun sejak operasionalisasi 11 LSBU sampai Juni 2022 lalu, baru diterbitkan sub-klasifikasi sejumlah 25.701 sub-klasifikasi. Jika sampai Desember 2022, diperkirakan dengan tingkat layanan sama maka di akhir tahun 2022, baru akan terbit 50 ribuan sub-klasifikasi.

Artinya hanya sekitar 11 persen saja jumlah sub-klasifikasi dari badan usaha yang bisa beroperasi, sisanya 88 persen diperkirakan sudah tidak bisa melanjutkan usaha/mati dan bisa berdampak langsung pada terganggungnya realisasi pembangunan infrastruktur.

Minimnya badan usaha yang belum memiliki SBU selain karena minimnya LSBU, juga disebabkan beratnya persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah badan usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi badan usahanya. “Ya saya dengar bahkan di pusat itu anggota Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional terancam kolaps," tuturnya. (ndu/k15)

Ulil Muawanah

yin.khazan@gmail.com