Saldo Pemda Menumpuk di Bank, Jatim Tertinggi

Simpanan pemda terbesar di perbankan ini ada di wilayah Jawa Timur, mencapai Rp 29,82 triliun. Sedangkan terendah ada di wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp 1,17 triliun.

Pengendapan dana tersebutpersoalan lama yang terus-menerus berulang. Itu mendorong pemerintah pusat memberikan “sanksi” bagi pemda yang tidak gesit melakukan belanja.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menuturkan, Kemenkeu tengah menggodok Peraturan Menteri Keuangan (PMK) khusus untuk penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU). Nantinya, pemerintah pusat hanya akan mentransfer DAU sesuai kebutuhan daerah.

‘’Ini sedang kita rancang untuk melihat sebenarnya berapa kebutuhan daerah dan nanti kita kasih sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau belum butuh, belum kita kasih,’’ ujarnya pada media briefing di Bogor kemarin (28/7).

Selain itu, laporan yang dibuat pemda juga akan menentukan kapan DAU akan disalurkan. Tujuannya agar pemda disiplin dalam menggunakan anggaran.

‘’Biasanya laporan yang diminta terkait berapa porsi anggaran untuk pegawai. Kita ada sistemnya, tapi kita juga meminta self declaration (deklarasi mandiri) dari daerah,” katanya.

Ada daerah, lanjutnya, yang tidak memberikan laporan. “Kami perlu cross check untuk melihat penggunaan anggaran daerah masih sesuai atau tidak,’’ jelasnya.

Dia melanjutkan, pemerintah pusat selama ini menyalurkan DAU 12 kali dalam setahun. Penyalurannya dilakukan pada hari terakhir setiap bulan untuk memastikan pemda memiliki anggaran untuk membayar gaji pegawai.

‘’DAU menjadi anggaran transfer ke daerah terbesar dibandingkan yang lain, ini perlu menjadi perhatian. Kalau dilihat, penyaluran DAU setiap bulan bisa tinggi (atau) bisa berkurang sedikit karena ada persyaratan penyalurannya,’’ tutur Prima.

Nantinya, regulasi itu akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Rencananya, aturan tersebut rampung tahun ini.

Dia menjelaskan, persoalan penumpukan dana pemda di bank itu disebabkan karena berbagai hal. Salah satunya, pola belanja yang tidak berubah, yakni baru gencar menggunakan anggaran ketika mendekati akhir tahun.

Selain itu, pemda juga kurang gesit merampungkan kontrak lelang sejumlah proyek. Prima menceritakan, sering kali realisasi kontrak pembangunan infrastruktur daerah baru meningkat belakangan ini. Ini terjadi setelah Kemenkeu melayangkan surat ke pemda terkait.

Astera menilai, untuk mengatasi persoalan dana pemda mengendap di bank diperlukan reformasi secara struktural. Ia menjelaskan, dalam menyelesaikan sebuah proyek di tingkat daerah mencakup tiga unit. Terdiri dari perencanaan dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), kemudian pengerjaannya akan dilakukan oleh pihak dinas, sementara pencairan anggarannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). 

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga gemas kepada pemda yang dananya masih mengendap di bank. Hal itu mencerminkan realisasi belanja pemda yang belum optimal.

‘’Jawa Timur selalu memegang saldo yang tertinggi dari sisi dana yang ada di BPD-nya, mencapai Rp 29,8 triliun untuk seluruh wilayah di Jawa Timur,’’ katanya.

Bagi menkeu, kondisi itu menjadi dilema. Sebab, pemda ingin pemerintah pusat melakukan pembayaran transfer dengan cepat, namun justru pemda sendiri lamban menggunakan dana tersebut untuk belanja daerah. ‘’Kalau ingin diberikan transfer secara cepat jangan sampai ini hanya akan berhenti di dalam deposito di perbankan. Kami berharap akselerasi daerah di semester II akan bisa dipicu lebih baik membangkitkan ekonomi daerah,’’ jelas Ani. (dee/ttg)