Perusahaan Hanya Wajib Menampung TBS Petani Bermitra 

Kemitraan merupakan elemen penting dalam industri sawit karena terkait aspek persaingan usaha dan keberlanjutan industri ke depan, kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan sawit merupakan kunci dasar kekuatan dalam peningkatan daya saing. Baru baru ini, salah satu perusahaan swasta di Kutai Kartanegara juga dituntut oleh petani yang tidak bermitra karena dianggap membeli TBS tidak sesuai aturan. 

Padahal sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun, pada pasal 4 ayat 1 mengamanahkan Perusahaan Perkebunan membeli TBS produksi Pekebun mitra melalui Kelembagaan Pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan perjanjian kerja sama secara tertulis yang diketahui oleh bupati/wali kota atau gubernur sesuai dengan kewenangan. Selanjutnya disebutkan bahwa perjanjian kemitraan tersebut dilaksanakan paling singkat 10 tahun, di ayat 3 bahkan mengatur syarat teknis antara lain kondisi kebun, meliputi: tingkat pemeliharaan; persentase tenera; persentase dura; dan rendemen CPO dan PK.

Dengan demikian pekebun yang bukan mitra dari perusahaan tersebut tidak dapat menuntut harga yang ditetapkan oleh dinas Perkebunan Provinsi karena harga penetapan tersebut sekali lagi hanya berlaku bagi pekebun yang telah bermitra. Dalam hal ini pekebun yang tidak bermitra bebas menjual TBS nya ke PKS yang menurut mereka dapat memberikan harga tertinggi yang dapat mereka peroleh. Permasalahan sering kali muncul karena adanya pemahaman yang keliru bahwa SPK jual beli dianggap sebagai Perjanjian Kemitraan seperti yang di atur dalam Permentan di atas.

Melalui sambungan telpon Kepala Dinas Perkebunan Ujang Rachmad mengatakan, harga beli PKS terhadap TBS sesuai ketetapan berlaku bagi petani pekebun yang sudah bermitra dengan perusahaan. Itu dulu yang terpenting. Untuk diketahui, saat ini harga TBS mencapai Rp 1.769 per kilogram.

“Saat ini, perusahaan yang telah bermitra secara tertib mereka menerapkan harga beli sesuai harga yg ditetapkan oleh Disbun Provinsi, dan kami mengawasi penerapan harga ini secara ketat” jelasnya Minggu (31/7).

Menurut Ujang, sedangkan bagi pekebun atau koperasi yang tidak bermitra, harga nya adalah berdasarkan harga pasar yang di sepakati kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Gubernur No. 525/4449/Disbun/2022 Tanggal 25 Mei 2022. Oleh karena itu Dinas Perkebunan sangat mendorong kemitraan ini bisa dilakukan melalui proses dan subtansi yang benar dan dituangkan dalam dokumen perjanjian kemitraan yang diketahui oleh pihak Bupati/Gubernur sesuai kewenanganya, hal ini untuk menjaga dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.

Ditemui terpisah, Pembina Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim, Azmal Ridwan mengatakan, pelaku usaha tentunya membeli TBS dengan harga yang sudah ditetapkan. Namun hanya kepada petani yang sudah bermitra dengan perusahaan. Sebab, penetapan harga TBS yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/KB.120/1/2018 hanya untuk petani bermitra. Sedangkan untuk non kemitraa, pabrik tidak memiliki kewajiban untuk membeli. 

“Sehingga secara aturan PKS menggunakan harga yang ditetapkan untuk membeli TBS para petani bermitra. Jika tidak sesuai, maka perusahaan salah. Namun untuk petani tidak bermitra, PKS tidak wajib menyerap dan harganya juga sesuai kesepakatan,” ungkapnya Minggu (31/7).

Dia menjelaskan, petani swadaya (tidak bermitra) boleh menjual TBS kepada PKS namun kesepakatan harga, bukan mengikuti harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan setiap bulan. Sehingga jika ada perusahaan yang dianggap tidak sesuai harganya, maka mereka bisa mencari pabrik lain. Tidak boleh menuntut pabrik tersebut, karena memang mereka bukan petani bermitra. Bahkan itu selalu disosialisasikan oleh Dinas Perkebunan. 

“Harga yang diatur pada permentan, bukan harga untuk semua petani. Namun untuk harga buah petani yang menjalin kemitraan dengan petani plasma. Jadi jelas aturannya,” tuturnya.

Saat ini, para perusahaan tidak ada masalah dengan petani yang menjalin kemitraan. Seluruh buah petani plasma mitra PKS, dibeli dengan harga yang ditetapkan Dinas Perkebunan. Sehingga diharapkan persoalan seperti ini harus diamankan oleh pemerintah. Tidak bisa dibiarkan saja, pemerintah harus bisa menjadi penengah antara petani dan perusahaan. Karena kebijakan tersebut, datang dari pemerintah bukan perusahaan yang membuat aturan. Saat ini tidak ada aturan yang dilanggar oleh perusahaan, semua sudah sesuai dengan ketetapan. 

“Pemerintah harus mengamankan aturan yang sudah ada. Sebab, memang seluruh kebijakan ada pada tangan pemerintah, bukan perusahaan. Perusahaan tidak pernah mengatur harga TBS, namun kami taat pada aturan yang sudah ada. Yaitu, menyerap dan membeli TBS sesuai dengan yang ditetapkan, pada para petani yang bermitra,” pungkasnya. 

Senada, Sekretaris Eksekutif Gapki Kaltim Dedy Aspian Nur mengatakan, perusahaan tentunya juga ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh petani. Kedepannya agar petani swadaya juga bisa menikmati harga sesuai dengan ketetapan pemerintah, sebaiknya sebelum melakukan penanaman para petani bisa melakukan penjajakan terlebih dahulu dengan PKS terdekat. Sehingga bisa melakukan MoU kemitraan sesuai Permentan No 01 Tahun 2018.

“Dengan begitu, petani mendapatkan kepastian harga yang sesuai ketetapan pemerintah. Lalu perusahaan bisa mendaptkan pasokan TBS secara berkelanjutan,” tuturnya.

Perlu diketahui, untuk para petani yang menjalin kemitraan dengan perusahaan juga bisa mendapatkan program peremajaan sawit rakyat (PSR). Pemerintah melalui Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), akan menanggung sebagian biayanya. Namun memang setiap perusahaan, memiliki perencanaan di dalam membangun kebunnya, sehingga PKS yang dibangun sudah dihitung daya tampungnya, baik dari kebun inti maupun kebun kemitraan yang dibangunnya. 

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda