“Bukan malah langsung melarang ekspor. Kalau seperti ini, berapa banyak orang yang bakal kehilangan usaha. Apalagi, saat ini pemulihan ekonomi pascapandemi sedang berlangsung. Bukannya mendukung pelaku usaha, malah mematikan,” ucapnya.
Sementara itu, di Banjarmasin, setidaknya ada dua kawasan yang biasa menjual pakaian bekas impor. Seperti di Jalan Antasari atau kawasan Pasar Jati. Lalu, di Pasar Pagi di kawasan Jalan RE Martadinata hingga Jalan Niaga.
Lantas, bagaimana tanggapa Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kota Banjarmasin, terkait adanya aturan kementerian tersebut?
Kepala Disperdagin Banjarmasin, Ichrom M Tezar, mengaku, perlu mengkoordinasikannya terlebih dahulu ke Dinas Perdagangan Kalsel. Khususnya, dalam hal pengawasan impor barang bekas. “Semoga pengawasan bisa dilakukan. Khususnya di Kota Banjarmasin,” ujarnya. (war)


