Tekanan inflasi global terus meningkat seiring tingginya harga komoditas. Hal ini membuat perkiraan inflasi Kaltim tahun ini juga lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, tetap rendah dan stabil, yakni pada rentang 3,15–3,95 persen (year on year/yoy).
SAMARINDA - Pemprov Kaltim meminta pemerintah pusat tetap memberikan subsidi pada sejumlah sektor untuk menjaga inflasi di daerah tetap terkendali. Plt Asisten II Sekprov Kaltim Muhammad Aswin mengatakan, berbagai komoditas saat ini sedang mengalami kenaikan harga. Sehingga, pihaknya berharap pemerintah pusat masih mempertahankan subsidi, terutama bahan bakar minyak (BBM).
“Kita berharap pusat masih tetap memberi subsidi baik BBM ataupun subsidi pengangkutan barang,” tuturnya Minggu (28/8). Menurutnya, subsidi akan mengendalikan inflasi di daerah, sebab harga yang diberikan terjangkau untuk masyarakat. Selain dapat mengendalikan laju inflasi di daerah, pemberian subsidi juga sebagai bentuk kehadiran negara di republik Indonesia.
“Ini akan dirasakan oleh masyarakat ketika harga-harga terjangkau. Kita di daerah sudah memberikan subsidi ongkos angkut untuk penumpang, sementara untuk barang masih kita teliti apakah bisa mendapat subsidi melalui tol laut,” ungkapnya.
Menurut Aswin, hal tersebut penting karena sebagian komoditas pangan di pasar dipasok dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Terganggunya distribusi barang, tentu akan berdampak pada kenaikan harga komoditas dan memicu naiknya inflasi. Apalagi, inflasi di Kaltim didominasi kenaikan harga pada kelompok makanan, yaitu cabai dan bawang merah.
Untuk sektor pendidikan meski menjadi komponen penyumbang inflasi, namun tidak berdampak langsung ke masyarakat. “Selain berharap subsidi serta menjamin ketersediaan pangan, kita juga melakukan operasi pasar agar harga kebutuhan pokok dapat dikendalikan,” tuturnya.
Saat ini, terjadi dampak penurunan ekonomi dunia atau global pasca pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia akibat pembatasan berkegiatan masyarakat melamban. Hal itu berpengaruh pada keadaan ekonomi dunia, seperti pengangguran dan bertambahnya kemiskinan. Meski begitu, Indonesia dinilai negara besar yang berhasil dalam menangani Covid-19 serta bisa bangkit ekonominya.
Sementara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Spanyol dan Jepang masih berjibaku menangani Covid-19 hingga kini. Tantangan sekarang, yaitu bagaimana ekonomi Indonesia bisa bergerak dan tumbuh serta menjaga laju inflasi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui, bahwa pemerintah sedang mempertimbangkan wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM), khususnya terkait solar dan Pertalite. Keputusan yang diambil pemerintah diharapkan memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.
“Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya, ini opsinya begini. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah. Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara,” kata Ma’ruf Amin dalam keterangannya, Minggu (28/8).
Sementara itu, lanjut Ma’ruf, dalam mengatasi gejolak harga pangan global terhadap masyarakat, Pemerintah akan menyiapkan berbagai bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar. “Pemerintah sudah menyiapkan ini, untuk bansos terus digulirkan, kemudian untuk operasi pasar juga disiapkan. Bansos kita akan terus diperbesar dalam rangka untuk menghadapi dampak daripada krisis global,” ujar Ma’ruf.
Ma’ruf menyampaikan, situasi krisis global terus berkembang dan semua negara saat ini tengah memikirkan penanganannya. Ma’ruf pun berharap, Indonesia dapat menghadapi krisis ini dengan baik. Karena itu, dia menilai Indonesia berada pada jalur yang tepat. Hal ini terlihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di tengah situasi sulit saat ini.
“Indonesia cukup baik, alhamdulillah. Pertama, pertumbuhan (ekonomi) kita di atas 5 persen, itu pertumbuhan kita itu. Kemudian juga inflasi kita terendah dibanding negara-negara lain. Kemudian, perdagangan ekspor kita surplus. Ini, dan kita cukup kuat untuk menghadapi dibanding dengan negara lain,” pungkas Ma’ruf.
Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan, masih tingginya ketidakpastian global membuat anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) bengkak. Surplus pendapatan negara dari windfall harga komoditas tak cukup mengurangi tekanan belanja subsidi dan kompensasi energi.
”Dengan penerimaan negara yang nambah Rp 420 triliun dipakai semua untuk subsidi energi, Pertalite, solar, LPG, dan listrik itu nggak akan mencukupi. Seluruh windfall profit dipakai. Tidak akan mencukupi karena akan habis,” ungkap dia, Jumat (26/8).
Ani, sapaannya, menjelaskan, pemerintah berkewajiban membayar untuk komoditas energi yang harganya tidak berubah di dalam negeri. Meski, harga keekonomiannya di tingkat global sudah berubah. Karena itu, pemerintah harus memberi subsidi dan kompensasi melalui Pertamina dan PLN untuk rakyat agar mendapatkan harga yang jauh lebih murah.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, perlu beberapa perubahan alokasi APBN. Salah satunya anggaran transfer daerah yang belum dicairkan. Sebagian dana tersebut bisa direalokasi ke subsidi energi.
Selain itu, perlu menggeser sebagian anggaran infrastruktur yang bisa ditunda. Misalnya, menggeser anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Setidaknya sampai renegosiasi bunga utang kepada para kreditur melalui skema debt service suspension initiative (DSSI). ”Tanpa diperbaiki alokasinya, sulit bisa mencapai 3 persen defisit di 2023,” katanya.
Lulusan University of Bradford itu mengatakan, kenaikan harga BBM bakal memicu inflasi inti. Kemudian, bakal merembet terhadap peningkatan inflasi secara keseluruhan. Jika inflasi naik hingga 7 persen, upah minimum sebagai jaring pengaman sosial harus disesuaikan. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!