BANYAK hal yang harus diwaspadai terkait kondisi ekonomi pada 2023. Peningkatan risiko stagflasi dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan, membuat pertumbuhan global rendah. Pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara maju juga masih berlanjut. Khususnya tingkat suku bunga The Fed, bank sentral Amerika Serikat (AS), yang tinggi di level 2,25–2,5 persen.
Sementara itu, suku bunga BI 7-day reverse repo rate (BI7DRR) terbilang rendah meski telah dinaikkan 25 basis poin di posisi 3,75 persen. Suku bunga acuan yang rendah membuat spread imbal hasil US Treasury dengan surat berharga negara (SBN) semakin menyempit. Kondisi itu memicu capital outflow (aliran keluar modal asing) dan menekan nilai tukar rupiah.
”Secara keseluruhan, pada 2022 kami perkirakan nilai tukar terhadap dolar AS (USD) Rp 14.500 sampai 14.900. Pada 2023, nilai tukar berada di Rp 14.800 sampai 15.200 per USD,” jelas Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo pada raker dengan Komisi XI DPR (31/8). Meski demikian, dia menyatakan masih ada sentimen positif yang bisa menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Yakni, kinerja neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi yang kuat. Neraca pembayaran pada kuartal II 2022 cukup positif. Ditopang surplus transaksi berjalan yang meningkat jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, perbaikan defisit transaksi modal dan finansial.
Perkembangan terkini, aliran investasi portofolio berangsur kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Investasi portofolio hingga 19 Agustus 2022 mencatat net inflow USD 1,6 miliar. Pada Juli 2022, net outflow mencapai USD 2,1 miliar. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juli 2022 sebesar USD 132,2 miliar. Setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kinerja NPI pada 2022 diperkirakan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3 persen sampai defisit 0,5 persen dari produk domestik bruto (PDB). ”Faktor ini memberikan persepsi positif ke Indonesia,” kata Perry.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, salah satu dinamika yang diwaspadai untuk tahun depan adalah perubahan iklim. Dia memprediksi produksi pertanian pada 2023 hanya mencapai 3,7 persen. Pemicunya adalah La Nina dan El Nino yang berdampak pada sektor pertanian.
Proyeksi produksi pertanian itu turun dari yang tercantum pada kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM PPKF), yakni sebesar 4–4,2 persen. ”Tahun depan ada weather forecast-nya. Ini akan menjadi faktor yang perlu kita pertimbangkan,” ujarnya. Menurut dia, kondisi cuaca menjadi faktor paling dominan dalam menentukan produksi pertanian pada 2023. Misalnya, Brasil yang telah mengalami gagal panen karena cuaca panas ekstrem dan kekeringan.
Meski begitu, Menkeu berharap, kondisi serupa tidak terjadi di RI. Namun, harus ada kewaspadaan pada dinamika tersebut. ”Semoga kita bisa betul-betul dapat menghindarkan risiko dari uncontrollable seperti weather,” tutur Ani, sapaan Menkeu.
Dari sisi makroekonomi, tingkat suku bunga surat utang negara (SUN) 10 tahun diproyeksikan berada di angka 7,9 persen pada 2023. ”Kenaikan suku bunga oleh Amerika, Eropa, dan Inggris pasti akan memberikan imbas pada pasar obligasi global, termasuk ke Indonesia. Sementara itu, pergerakan harga minyak yang volatile tahun depan mungkin dinetralkan dengan forecast pertumbuhan ekonomi yang relatif melemah atau soften,” jelas mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut. (dee/han/tau/c14/dio/jpg/riz/k8)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!