TANJUNG REDEB - Penyesuaian harga BBM untuk tiga jenis Bahan Bakar Minyak (BBM), telah diberlakukan oleh pusat sejak 3 September lalu. Tentu hal ini menjadi perhatian semua daerah. Tak terkecuali di Kabupaten Berau. Maka itu dirasa perlu mengantisipasi penyesuaian harga BBM tersebut melalui Focus Group Discussion (FGD) yang diinisiasi oleh Polres Berau, kemarin (7/9).
Bupati Berau Sri Juniarsih yang turut hadir dalam kegiatan FGD itu mengatakan, kenaikan harga BBM ini biasanya turut berdampak pada kenaikan harga bahan pokok, yang pada akhirnya menimbulkan gejolak di masyarakat. Untuk itu, momentum FGD ini kiranya jadi ajang yang tepat bagi perangkat terkait maupun aparatur keamanan, untuk bersama-sama merumuskan strategi dan kebijakan antisipasi yang tepat.
"Itu juga supaya demi menghindari dampak negatif yang mungkin akan ditimbulkan, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat," ujar Juniarsih.
Menurut Sri Juniarsih, FGD ini menjadi kian penting, juga untuk memantapkan langkah aparatur keamanan maupun perangkat terkait, dalam menghadapi situasi ini. Penyesuaian harga BBM ini sejatinya sangat dilematis. Bahwa di satu sisi, APBN akan tertekan jika BBM tidak naik. Sementara jika harga BBM naik, akan memicu inflasi dan angka kemiskinan yang lebih tinggi.
"Pemerintah Kabupaten Berau senantiasa berupaya sekuat tenaga untuk melindungi masyarakat, dengan mengeluarkan kebijakan terbaik yang mudah-mudahan dapat meringankan beban masyarakat kita," jelasnya.
Diterangkannya, adapun hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bersama adalah perihal alokasi Bantuan Langsung Tunai (BLT), kompensasi BBM dan subsidi upah, hingga tambahan dana kompensasi berupa bantuan permodalan kepada pelaku UMKM yang terdampak. Serta mempermudah akses terhadap masyarakat pra sejahtera di Kabupaten Berau, dan aspek lain yang telah dibahas dalam FGD tersebut.
"Maka itu FGD ini dinilai penting, dengan harapan partisipasi aktif dari para peserta. Terutama dari paparan yang sudah disampaikan oleh narasumber, yaitu pihak Polres Berau, Pemkab Berau, dan dari PT Pertamina," ungkapnya.
Kendati itu, melalui diskusi dan bertukar pikiran tentu dapat terwujudnya Kabupaten Berau yang kondusif dalam menyikapi dampak penyesuaian harga BBM tersebut. Besar harapannya juga, kegiatan FGD itu bisa menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi masyarakat.
"Tentu, kami juga mengharapkan kerja sama dan dukungan dari seluruh perangkat daerah, untuk terus bersinergi mewujudkan Kabupaten Berau yang tangguh ekonomi dan sejahtera," tuturnya.
"Marilah bersama kita memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bumi Batiwakkal ini," tutupnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat melalui Menteri ESDM telah mengumumkan pemberlakukan penyesuaian harga BBM untuk tiga jenis BBM, pada 3 September 2022 lalu. Yakni BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar serta BBM non-subsidi, yaitu Pertamax. (mar/adv/udi)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!