TANJUNG REDEB - Dalam menyikapi persoalan kegiatan tambang pasir di Kabupaten Berau, Bupati Berau Sri Juniarsih mengaku ada toleransi sementara demi lancarnya program pembangunan.
Hal itu disampaikan usai gelar rapat bersama jajaran Forkopimda Berau, seperti Polri, TNI, Kejaksaan hingga Pengadilan Negeri, kemarin (8/9).
Dikatakan Sri Juniarsih, adanya toleransi itu karena diskresi yang dikeluarkan oleh Forkopimda sekira tahun 2020 lalu, kini telah gugur dan tidak berlaku lagi digunakan oleh para penambang pasir.
“Jadi ini masih ada toleransi untuk mereka beraktivitas. Asal penambangan itu berada di bawah perusahaan yang saat ini tengah mengurus izinnya di kementerian,” ujar Juniarsih.
Saat ini, ada dua perusahaan tambang pasir yang tengah melakukan kepengurusan izin analisi mengenai dampak lingkungan (Amdal) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, baru satu perusahaan yakni PT KIC yang sudah melaporkan progresnya ke Pemkab Berau.
“Nantinya, perusahaan ini akan bekerjasama dengan Perusda terkait dalam mengelola jenis usaha tersebut. Tinggal Amdalnya saja lagi,” jelasnya.
Diterangkannya juga, pengusaha tambang pasir yang beraktivitas, harus berada di bawah perusahaan yang mengurus izinnya di Kementerian ESDM. Adapun mengenai tenggat waktu, Sri Juniarsih menyebut, hal itu belum ditetapkan. Namun dirinya sudah menegaskan, agar perusahaan tersebut dapat segera menyelesaikan izinnya.
“Kalau tenggat waktu memang tidak ada. Tapi kami minta secepatnya diselesaikan izinnya,” tegasnya.
Menurutnya, pasir merupakan salah satu sumber daya alam (SDA) yang ketersediaan sangat dibutuhkan untuk kelancaran pembangunan di daerah. Jangan sampai kata Sri Juniarsih, proyek-proyek strategis daerah, tersendat karena tidak adanya material pasir di dalam daerah.
“Karena kalau tidak seperti itu, bagaimana pembangunan bisa berjalan,” ungkapnya. (mar/adv/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!