Dampak Kenaikan Harga BBM di Kaltara Mulai Terasa, Celakanya Belum Ada Solusi
TANJUNG SELOR – Rapat dengar pendapat (RDP) dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama DPRD Kaltara, dengan agenda penyampaian strategi dan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam RDP tersebut, sempat terjadi perang argumen. Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus mengatakan, belum ada solusi sementara terhadap dampak kenaikan BBM. Hanya solusi jangka panjang, yang belum bisa mengakomodir dampak sementara akibat kenaikan harga BBM.
“Kita belum mendapatkan apa yang menjadi solusi. Ini harus segera dicarikan solusi, agar masyarakat mendapatkan jawaban juga,” terang Albertus, Senin (19/9).
Ia berharap, ada solusi konkret terkait dampak kenaikan harga BBM. Bahkan rencananya DPRD Kaltara akan turun memantau langsung ke pasar. Untuk memastikan dampak kenaikan BBM terhadap harga bahan pokok di pasaran.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Kaltara Fenry Alpius pun menyinggung Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara. Dalam beberapa kali rapat bersama Pemprov, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara jarang hadir.
Padahal, kehadiran Kepala Disperindagkop sangat penting untuk menyelesaikan persoalan kenaikan harga bahan pokok dan pengendalian inflasi.
“Saya minta pemprov jelaskan, kenapa inflasi mencapai 7,4 persen. Harus diperjelas penyebabnya dan carikan solusinya,” singkatnya.
Sementara itu, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Suriansyah mengatakan, secara umum memberikan gambaran terkait dampak kenaikan BBM. Arahan Presiden dan surat Mendagri, untuk menggunakan dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).
Ada beberapa kegiatan yang diprogramkan untuk menjaga stabilitas inflasi daerah. Hanya saja, bulan ini sesuai arahan Mendagri bisa menggunakan 2 persen dari DAU (Dana Alokasi Umum) atau BTT tersebut.
“Ada program sebelum yang kami berikan perhatian khusus. Itu kita fokuskan untuk penanganan kenaikan harga BBM,” jelas Suriansyah. Seperti SOA Barang, itu digunakan agar harga bisa terjangkau dan mengakomodir daerah yang sulit dijangkau.
Hal itu juga dilaporkan pada APBD-Perubahan. Termasuk terhadap penganggaran SOA Penumpang. “Ada juga pasar murah dan itu sudah ada programnya. Pengawasan barang dan bahan pokok juga penting,” tuturnya. (fai/uno)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
