Penyesuaian Suku Bunga Acuan Tekan Risiko Inflasi

SAMARINDA–Risiko inflasi yang lebih tinggi diyakini dapat tertahan melalui penyesuaian suku bunga acuan atau BI-7 Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sejak akhir Agustus 2022, serta melalui berbagai inovasi dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21–22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI7DRR sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 4,25 persen, suku bunga deposit facility sebesar 50 bps menjadi 3,50 persen, dan suku bunga lending facility sebesar 50 bps menjadi 5,00 persen.

“Keputusan kenaikan suku bunga sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3,0±1 persen,” ungkapnya, Jumat (23/9).

Selain itu, penguatan sinergi antara tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dengan para pemangku kepentingan terkait menjadi faktor kunci pengendalian inflasi di tengah perekonomian yang kembali meningkat dan risiko geopolitik yang mendisrupsi pasokan pangan.

Bank Indonesia bersama dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah terus berkomitmen dalam menjaga terkendalinya inflasi nasional. Hal tersebut diwujudkan melalui gelaran Sinergi Gernas PIP. Kegiatan ini mencakup Perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), Komitmen penyelenggaraan Operasi Pasar daerah rentan gejolak inflasi, serta Implementasi Gerakan Urban Farming dan Digital Farming.

Program kerja TPID Provinsi dan Kota/Kabupaten pada 2022 tetap mengacu pada 4K, yaitu keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, dan komunikasi efektif sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Peta Jalan Pengendalian Inflasi Daerah. “Beberapa program yang diusulkan terus dilakukan di Kaltim pada 2022 untuk menjaga kestabilan inflasi yang rendah dan stabil terutama pada bahan pangan strategis,” jelasnya.

Beberapa program tersebut, antara lain inovasi pengendalian harga seperti gelar pangan murah, operasi pasar dan toko tani perlu terus disinergikan guna mengantisipasi lonjakan harga karena pasokan pangan yang terbatas. Terutama pada periode-periode lonjakan permintaan selama HBKN, seperti yang akan datang yakni HBKN Nataru (Natal dan Tahun Baru).

Selain itu, TPID dan pemangku kepentingan lainnya perlu mendorong implementasi dan perluasan kios bahan pokok berbasis digital (termasuk bekerja sama dengan digital platform) agar dapat direplikasi secara bertahap di kabupaten/kota se-Kaltim sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi rantai perdagangan dari produsen ke konsumen.

Perlu juga didorong digitalisasi melalui pemakaian Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pasar tradisional yang antara lain untuk mendorong efisiensi transaksi, peningkatan PAD, mempercepat akses keuangan/pembiayaan para pedagang ke lembaga keuangan, dan menurunkan risiko penyebaran Covid-19. Yang pada ujungnya mendukung upaya peningkatan kesejahteraan para pedagang di pasar tradisional, serta dalam rangka pengendalian inflasi.

Dalam mengupayakan kelancaran distribusi, perlu secara konsisten dan berkala melakukan inspeksi ke pasar mengingat banyak pasokan komoditas pangan yang terkendala karena mekanisme pasar yang kurang efisien. Selain itu, inspeksi diharapkan dapat dilakukan terhadap produsen pangan lokal, dan pusat distribusi bahan pangan dari luar daerah guna memastikan supply chain pangan di Kaltim berjalan secara lancar dan efisien.

“Dalam konteks yang lebih holistik, permasalahan distribusi yang beberapa kali terjadi di Kaltim pada umumnya terjadi pada komoditas bahan bakar kendaraan, perlu terus dipantau dalam pelaksanaan high level meeting TPID, dan dikoordinasikan dengan pihak terkait karena terganggunya distribusi pada komoditas tersebut bisa memberikan multiplier effect pada kenaikan inflasi di Kaltim,” katanya. (ndu/k8)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda