Wujudkan Permukiman Layak Huni Penataan Kawasan Bekas Kebakaran Margasari, Target Hijau, Bersih, dan Sehat

BALIKPAPAN–Muhammad Arief Fadhilah mengatakan, kawasan tersebut dilakukan penataan secara menyeluruh yang telah disetujui korban kebakaran, termasuk akses dan utilitas yang lebih memadai.  

“Penataan kawasan melalui skema konsolidasi tanah ini merupakan langkah yang sangat baik agar kawasan tersebut menjadi lebih layak, dan lingkungannya tertata dengan rapi. Kami berharap, rencana kegiatan itu berjalan dengan sangat baik nantinya, sehingga dapat mengurangi dampak dari suatu risiko kebencanaan,” ucapnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Arfiansyah mengatakan, rencana penataan kawasan permukiman setelah kebakaran dengan skema konsolidasi tanah tersebut telah disepakati warga, yang merupakan keinginan masyarakat terdampak. Dia menilai, masyarakat semakin sadar terhadap lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

Selanjutnya, camat dan lurah sebagai langkah berikutnya akan menyampaikan surat permohonan penataan kawasan permukiman tersebut kepada wali kota Balikpapan yang ditembuskan ke Disperkim Balikpapan dengan melampirkan berita acara kesepakatan warga untuk dilakukan konsolidasi tanah, daftar warga yang bersedia lengkap dengan alamatnya, luas tanah yang dimiliki, serta fotokopi KTP dan surat tanah, termasuk denah lokasi area konsolidasi tanah dan kesesuaian tata ruang.

“Kami juga telah menyampaikan tiga hal kewajiban warga, yakni bersedia menyerahkan sebagian dan/atau diubah letak tanahnya untuk keperluan penataan dan penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU), kemudian tidak menuntut ganti rugi kepada pemerintah dan tidak boleh membangun rumah sebelum selesainya desain konsolidasi tanah, insyaallah kegiatan berjalan lancar karena berasal dari bottom up," ungkapnya.

Arfi, sapaan akrab Arfiansyah, mengatakan dengan surat permohonan yang nantinya diajukan, akan menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Balikpapan untuk menyusun SK tim yang melibatkan OPD terkait untuk melangkah tahap perencanaan konsolidasi tanah, dengan hasil berupa penetapan lokasi konsolidasi tanah. Selanjutnya, ke tahap pelaksanaan dengan hasil berupa desain dan rencana aksi konsolidasi tanah yang tentunya hasil kesepakatan bersama dengan tetap menjunjung tinggi tujuan konsolidasi tanah.

“Kuncinya di kesepakatan PSU, jika PSU butuh lahan yang luas, maka sharing tanah warga juga akan luas, pembangunan PSU diupayakan tidak dari pemerintah, namun partisipasi dunia usaha (CSR) sebagai wujud dari tiga pilar pembangunan, yaitu pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha,” imbuhnya.

Setelah konsolidasi tanah, lingkungan menjadi tertata dengan baik, lengkap dengan PSU. Masyarakat akan mendapatkan sertifikat tanah sesuai hasil penataan secara gratis dari kantor pertanahan, dan tentunya harga tanah menjadi lebih meningkat. 

“Diharapkan lingkungan yang sudah tertata dan layak huni tersebut dapat berkelanjutan, sehingga diperlukan juga warga setempat membentuk kelompok kerja untuk menjaga, memelihara permukiman tersebut agar tetap bersih, hijau, dan sehat,” pungkasnya. (pms/dra/k8)