Kontroversi atas kelapa sawit belum berakhir. Meski produsen minyak sawit mentah berupaya mengatasi isu-isu keberlanjutan yang ada, menariknya pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina tidak menghentikan kampanye negatif dari para pencela. Analis Minyak Sawit Berkelanjutan Edi Suhardi menyampaikan kekhawatirannya terhadap industri ini.
ARI ARIEF, Penajam
ari.arief@kaltimpost.co.id
STANDAR keberlanjutan untuk produksi minyak sawit, tata kelola dan perdagangan terus meningkatkan ketidakpastian dalam industri. Berbagai serangan pada kelapa sawit masih berpusat pada isu-isu lingkungan dan sosial yang tak terkait dengan produksi komoditas, yang merupakan prinsip-prinsip utama dalam sumber minyak sawit, dan kebijakan etis yang diadopsi oleh perusahaan multinasional.
Sumber etis berarti bahwa produk dan layanan dari setiap titik dalam rantai pasokan diperoleh dengan cara yang etis dan cara yang berkelanjutan. Tuduhan paling umum deforestasi belum surut, meskipun bukti kuat dari berbagai penelitian dan survei bahwa minyak perkebunan kelapa sawit bukanlah penyebab utama deforestasi dan komitmen keberlanjutan di antara produsen minyak sawit menguat.
Dugaan pelanggaran hak terhadap pekerja dan masyarakat adat telah memberikan bayangan di atas industri. Lebih buruk lagi, industri ini menjadi sasaran empuk, bahkan di Indonesia yang disalahkan sebagai biang keladi bencana minyak goreng sawit yang berlangsung dari Januari hingga Juni.
“Ini terlepas dari peran penting minyak sawit dalam perekonomian produsen minyak sawit terbesar di dunia sebagai penyedia lapangan kerja utama dan sumber pendapatan pajak serta devisa,” ujar Edi.
Meskipun kegagalan minyak goreng disebabkan oleh meroketnya harga minyak nabati dunia setelah invasi Rusia ke Ukraina, selaku produsen utama minyak bunga matahari, pemerintah menghambat produsen minyak sawit dalam negeri dengan serentetan peraturan perdagangan yang tidak konsisten, termasuk tindakan kejam yang sama sekali melarang ekspor minyak sawit.
Dengan demikian, produsen minyak sawit kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan tak terduga selama booming minyak sawit yang dihasilkan. Pada saat pemerintah akhirnya mencabut larangan ekspor pada bulan Mei, harga minyak sawit internasional telah jatuh karena komoditas memasuki fase menurun.
Sekarang, sebagian besar analis memperkirakan melemahnya pasar komoditas internasional secara stabil karena kekhawatiran meluas akan resesi ekonomi global, dan bahwa pasokan minyak nabati yang ketat telah berkurang, negara-negara maju tampaknya kembali memperketat pengawasan mereka terhadap minyak sawit.
“Perusahaan multinasional kembali menghadapi tekanan yang meningkat dari organisasi konsumen dan kampanye hijau untuk membersihkan rantai pasokan minyak sawit sejalan dengan dorongan global untuk mengatasi perubahan iklim,” bebernya.
Korban terbaru dari tuduhan deforestasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak berdasar adalah anak perusahaan perkebunan kelapa sawit dari Grup Astra International, konglomerat yang sangat dihormati dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Kantor Berita Reuters melaporkan, minggu lalu bahwa raksasa makanan Nestle berencana untuk berhenti menggunakan sumber bahan baku dari anak perusahaan Astra Agro Lestari, produsen minyak sawit utama Indonesia yang dituduh oleh kelompok lingkungan telah melakukan pelanggaran hak atas tanah dan penyalahgunaan hak asasi manusia. Pengumuman Nestle tentu saja mengirimkan gelombang kejut ke seluruh industri kelapa sawit Indonesia. (*/ndu/k15/bersambung)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
