IMPLEMENTASI Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kaltim masuk 10 besar indeks ETPD tertinggi di Indonesia. Secara umum, implementasi ETPD yang diukur melalui indeks ETPD Kaltim bisa dikategorikan baik, dibandingkan provinsi lain di Indonesia, yang ditandai masuknya daerah ini ke 10 provinsi dengan nilai indeks ETPD tertinggi di Indonesia. Yakni di peringkat 7 dengan skor indeks sebesar 91,6 persen.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw-BI) Kaltim Ricky P Gozali mengatakan, pihaknya mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan digital yang inklusif serta berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Untuk mencapai tujuan tersebut, KPw BI Kaltim memiliki framework pengembangan ekonomi dan keuangan digital Benua Etam. Salah satu pilar pengembangan ekonomi dan keuangan digital dimaksud adalah melalui implementasi ETPD dengan melakukan sosialisasi, fasilitasi, dan implementasi.
“Dalam melakukan pengembangan ETPD Kaltim, kami melakukan asesmen, koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi bersama seluruh stakeholder terkait seperti kepala daerah, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), PJP (penyedia jasa pembayaran), dan stakeholder lain,” jelasnya, Kamis (27/10).
Diawali dengan melakukan asesmen, KPw-BI Kaltim melakukan pemetaan ETPD berdasarkan pemenuhan terhadap berbagai indikator dalam indeks ETPD, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dalam memberikan masukan terkait rekomendasi pengembangan ETDP yang bekerja sama dengan bank rekening khas umum daerah (RKUD).
Adapun untuk kegiatan fasilitasi pengembangan ETPD, BI berperan memfasilitasi kegiatan capacity building Tim untuk Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kaltim, dan memfasilitasi pengembangan digitalisasi pajak dan retribusi bekerja sama dengan Bapenda dan Bankaltimtara.
“Dalam kegiatan evaluasi ETPD, kami berperan mendorong perbaikan terhadap proses implementasi ETPD yang telah dilakukan. Utamanya melalui koordinasi dengan Bapenda dan bank RKUD, serta melakukan evaluasi terhadap pengisian Survei Indeks ETPD,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, bila melihat implementasi ETPD di 10 kabupaten/kota di Kaltim secara lebih terperinci, akan terlihat bahwa 7 dari 10 kabupaten/kota termasuk tahap digital. Dari segi perkembangan implementasi ETPD, secara umum, indeks ETPD di 10 kabupaten/kota mengalami peningkatan pada semester I-2022 dibandingkan indeks ETPD semester II-2021. Kecuali Kutai Timur yang mengalami penurunan indeks ETPD sebesar -1,5 persen.
Bahkan Balikpapan dan Paser mengalami perubahan tahapan implementasi ETPD dari tahap maju pada semester II-2021 menjadi tahap digital pada semester I-2022. Adapun wilayah kabupaten/kota yang mengalami peningkatan indeks ETPD paling tinggi adalah Berau.
“Secara umum, meski implementasi ETPD di Kaltim sudah relatif baik, implementasi ETPD di daerah masih menghadapi beberapa tantangan,” jelasnya.
Tantangan terbesar yang dihadapi sebagian besar kabupaten/kota tersebut adalah terkait minat masyarakat bertransaksi nontunai. Terdapat 8 dari 10 kabupaten/kota yang menyatakan hal itu menjadi kendala dalam implementasi ETPD di wilayahnya.
Namun, ke depan BI bersama pemda dan pihak-pihak terkait akan berupaya meminimalisasi kendala tersebut. Lalu menjadikannya sebagai tantangan dalam melakukan implementasi ekonomi keuangan digital yang inklusif di Benua Etam. (rom/k8)
CATUR MAIYULINDA
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!