Jumlah Angkatan Kerja di Balikpapan Meningkat

Dari 291.504 orang yang bekerja pada Agustus 2021, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan, yaitu sebanyak 174.743 orang (59,95 persen), diikuti berusaha sendiri sebanyak 55.474 orang (19,03 persen), berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar sebanyak 22.282 orang (7,64 persen).

Kemudian, jumlah pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 17.787 orang (6,10 persen) dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar sebanyak 11.466 (3,93 persen). Jumlah pekerja paling sedikit terdapat di kelompok pekerja bebas di pertanian dan non-pertanian sebanyak 9.752 orang (3,35 persen).

Jumlah penduduk Balikpapan tahun 2021 diperkirakan mencapai 641.817 jiwa. Dari jumlah tersebut, jumlah penduduk usia kerja usia 15 tahun ke atas mencapai 77,58 persen atau sebanyak 497.940 orang. Dalam konsep BPS, penduduk usia kerja dibedakan menjadi dua kelompok. Yakni angkatan kerja (320.117 orang) dan bukan angkatan kerja (177.823 orang).

“Pengertian angkatan kerja adalah penduduk yang aktif secara ekonomi, yaitu mereka yang bekerja dan mencari pekerjaan/pengangguran. Sementara itu, definisi kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya,” jelas Kepala BPS Balikpapan Mustaqim.

Adapun, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang tergolong angkatan kerja disebut dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK Balikpapan tahun 2021 sebesar 64,29 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 62,90 persen atau naik sebesar 1,39 persen. Adapun tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 8,94 persen, menurun sebesar 0,06 persen dibandingkan tahun 2020 (9,00 persen).

Tren penurunan kasus Covid-19 yang diikuti kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat serta capaian program vaksinasi yang semakin meningkat, sedikit banyak telah mengembalikan gairah ekonomi yang akhirnya memunculkan sentimen positif pada penyerapan tenaga kerja di Balikpapan.

Dari angka TPT tersebut, dapat diartikan dalam 100 orang angkatan kerja, terdapat 8-9 orang yang berstatus pengangguran. “Agustus 2021, penduduk di Balikpapan yang bekerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 4,69 persen. Berikutnya adalah sektor pertambangan dan penggalian, untuk industri pengolahan, listrik, gas, air minum dan konstruksi sebesar 19,80 persen. Terbanyak di sektor jasa sebesar 75,50 persen. Salah satunya dipengaruhi oleh RDMP itu,” bebernya.

Dia menuturkan, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) di Balikpapan dimulai 15 Oktober sampai 14 November 2022 mendatang. Petugas BPS disebar di seluruh kecamatan maupun kelurahan untuk melaksanakan pendataan di lapangan.

Kegiatan itu untuk mengetahui perkembangan data terbaru tahun ini. Ada tujuh variabel utama berkaitan dengan regsosek yang juga dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Antara lain meliputi kondisi sosial demografis, kondisi perumahan, sanitasi, ketenagakerjaan, kependidikan, dan UMKM.

Variabel tersebut nantinya akan menjadi basis data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pendataan tersebut diharapkan berjalan lancar dan tidak mengalami kendala karena akan digunakan untuk jangka panjang. Sehingga tahun 2024, data tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. “Termasuk untuk perkembangan data tenaga kerja maupun tingkat pengangguran terbukanya bisa kita update,” kata Mustaqim.

Sasaran pendataan itu adalah seluruh masyarakat Indonesia, termasuk warga Balikpapan tak terkecuali para pejabat hingga tunawisma. Juga para anak buah kapal (ABK) yang sudah setahun lebih tidak pulang dan masih berada di kapal. Adapun perkiraan kasar total sasarannya, terdapat 240 ribu kepala keluarga. Sedangkan untuk penduduk berada di kisaran 700 ribu jiwa.

Pendataan untuk basis data semacam itu untuk reformasi perlindungan sosial, pertama kali dilakukan. Sebelumnya, pendataan serupa tapi tidak menyeluruh. Hanya sekitar 40 persen penduduk terbawah, atau keluarga miskin saja terdata. “Data-data itu nantinya akan terhubung dengan nomor induk kependudukan hingga di tingkat kelurahan, dan akan menjadi terpadu, yang bisa membantu data di BPS juga,” pungkasnya. (rom/k15)

ULIL

yin.khazan@gmail.com