Belanja subsidi dan kompensasi energi yang dikeluarkan pemerintah sepanjang 2022 mencapai Rp 551,2 triliun. Ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah harga global yang melonjak. Dengan rincian, kompensasi sebesar Rp 379,3 triliun dan subsidi sebesar Rp 171,9 triliun.
BALIKPAPAN - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap jadi shock absorber yang luar biasa untuk subsidi dan kompensasi yang merupakan perlindungan terhadap masyarakat karena harga minyak melonjak luar biasa tinggi. Akibatnya jumlah subsidi dan kompensasi naik tiga kali lipat dari pagu awal sebesar Rp 152,5 triliun yang sudah sempat ditambahkan menjadi Rp 502,4 triliun.
Pada awalnya, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) diperkirakan sebesar USD 63 per barel, namun ternyata akibat situasi geopolitik antara Rusia dan Ukraina melonjak menjadi USD 126 per barel dan kembali turun ke USD 80 per barel. “Secara keseluruhan, satu tahun ICP kita di USD 97 per barel atau lebih tinggi dari USD 63 per barel,” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Selasa (3/1).
Harga energi terutama minyak yang fluktuatif tersebut mengharuskan pemerintah menaikkan subsidi dan kompensasi karena jika tidak, maka harga minyak bisa naik empat kali lipat. Secara rinci, realisasi belanja subsidi Rp 171,9 triliun meliputi untuk BBM Rp 15,2 triliun, elpiji Rp 100,4 triliun dan listrik Rp 56,2 triliun.
Sedangkan kompensasi Rp 379,3 triliun meliputi BBM Rp 307,2 triliun dan listrik Rp 72,1 triliun. Untuk anggaran kompensasi diberikan kepada PT Pertamina dan PT PLN agar dapat menjaga daya beli masyarakat dan mendukung pemulihan ekonomi.
Di lain sisi, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Kepolisian Republik Indonesia sepanjang tahun lalu berhasil mengungkap sejumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi. Jumlah yang berhasil diamankan mencapai sekitar 1.422.263 liter.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengakui banyaknya kasus yang diungkap tidak terlepas dari faktor-faktor yang memengaruhi. Antara lain, sistem pengendalian dan pengawasan dalam pendistribusian BBM solar subsidi yang belum optimal.
Lalu, disparitas harga solar industri dan solar subsidi yang cukup besar. Permintaan pasar (demand) untuk solar yang dipergunakan bagi pelabuhan perikanan, industri, dan pertambangan yang jumlahnya sangat besar.
“Serta tidak adanya perbedaan spesifikasi antara solar subsidi dan solar industri, dan perubahan ketentuan sanksi dalam regulasi terkait penyalahgunaan BBM (penerapan sanksi administrasi),” katanya dalam konferensi pers Penegakan Hukum atas Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Tahun 2022 Kerja sama antara BPH Migas dengan Polri, kemarin.
Erika kembali mengingatkan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan BBM subsidi, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar. Dan baru-baru ini, pemerintah telah menetapkan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang telah menambahkan ketentuan pidana.
“Selain untuk subsidi juga dikenakan terhadap kegiatan yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp 60 miliar,” tegas Erika.
Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Agus Andrianto menegaskan, peran masyarakat sangat penting untuk memberikan informasi apabila terdapat penyimpangan penyalahgunaan pendistribusian BBM.
“Sekarang ini, tidak ada yang bisa lepas dari media. Media sosial sudah luar biasa kekuatannya. Oleh karena itu, kami mohon, kalau ada yang seperti itu (penyimpangan BBM) dimediakan saja. Pasti akan kita tindak lanjuti,” tutur Kabareskrim Agus Andrianto.
Beberapa modus penyalahgunaan BBM subsidi. Di SPBU dengan cara helikopter (pembelian berulang)/tangki modifikasi, penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian JBT dari instansi terkait serta keterlibatan oknum operator SPBU.
Sementara, pada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, Agen dan Transportir BBM dilakukan pemalsuan purchase order dan delivery order, pencurian BBM di jalan, blending dengan minyak olahan (oplosan dengan BBM subsidi), spesifikasi kendaraan pengangkut BBM tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.
PERTAMINA TURUNKAN HARGA PERTAMAX
PT Pertamina (Persero) resmi menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi jenis Pertamax dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 12.800 per liter mulai Selasa (3/1). Selain itu, penurunan harga juga berlaku untuk produk lain seperti Pertamax Turbo dan Dexlite.
Adapun untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar masih dibanderol dengan harga yang sama. Masing-masing Rp 10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp 6.800 per liter untuk Bio Solar.
Melansir laman resmi Pertamina, untuk harga Dexlite turun dari Rp 18.800 menjadi Rp 16.150 per liter. Sementara untuk harga Pertamax Turbo turun dari Rp 15.200 menjadi Rp 14.050 per liter.
Penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020.
“Tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,” tulis Pertamina dalam laman resminya. (ndu/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!