SAMARINDA - Dana alokasi umum (DAU) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah. Alokasi DAU setiap daerah terdiri dari Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant), dan Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya (Earmarked). DAU Block Grant diserahkan sesuai kewenangan daerah sesuai prioritas daerah, sedangkan DAU Earmarked disesuaikan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah terdiri dari penggajian formasi PPPK, pendanaan kelurahan, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum.
“Kebijakan DAU 2023, yaitu melanjutkan kebijakan dukungan atas penggajian PPPK melalui alokasi DAU, penghitungan alokasi DAU yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, meningkatkan layanan publik daerah di bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pekerjaan Umum, serta mendukung pendanaan untuk Kelurahan melalui kebijakan penggunaan DAU yang ditentukan penggunaannya (earmarked),” ungkap Herry Setiawan, Kasi Bank KPPN Samarinda.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, mekanisme penyaluran DAU, terdapat perubahan mekanisme penyaluran dana alokasi umum, yaitu semula penyaluran DAU untuk seluruh pemda se-Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II diubah menjadi disalurkan oleh seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai wilayah kerja masing-masing dan mulai diterapkan pada penyaluran DAU Block Grant Januari 2023.
“Penyaluran DAU dilakukan setelah Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen syarat salur yang disampaikan pemda secara lengkap dan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerbitkan Rekomendasi Penyaluran DAU bagi Pemda yang telah memenuhi persyaratan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Atas dasar rekomendasi tersebut, maka Direktur Jenderal Perbendaharaan memerintahkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk melakukan penyaluran DAU kepada pemda di wilayah kerja masing-masing,” lanjut Herry.
KPPN Samarinda sendiri telah menyalurkan DAU Block Grant bulan Januari 2023 sebesar Rp 233.304.923.000 kepada tujuh pemda wilayah pembayaran KPPN Samarinda, yaitu Provinsi Kalimantan Timur Rp 58.544.534.000, Kota Samarinda Rp 48.528.134.000, Kota Bontang Rp 14.142.096.000, Kabupaten Kutai Barat Rp 28.478.722.000, Kabupaten Kutai Timur Rp 32.014.723.000, Kabupaten Kutai Kartanegara Rp 30.497.053.000, Kabupaten Mahakam Ulu Rp 21.099.661.000. (adv/kh/rdh/k15)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!