BALIKPAPAN–Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) terus menggandeng berbagai pihak agar dapat mencapai kesepahaman tentang pentingnya mendukung keberlanjutan industri hulu migas. Terbaru, mereka melakukan perjanjian kerja sama dengan Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kaltim.
Sinergi ini diharapkan bisa mendukung percepatan sertifikasi tanah yang merupakan barang milik negara (BMN) hulu migas yang masih outstanding. Juga, asistensi penyelesaian permasalahan pertanahan untuk kegiatan hulu migas di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Ini merupakan implementasi dari nota kesepahaman yang telah ditandatangani Kepala SKK Migas dan Menteri ATR/BPN pada Januari 2019. Sehingga dapat memberi kemudahan dan kepastian bagi KKKS dalam proses pengadaan tanah, proses sertifikasi tanah dan permasalahan lainnya dengan waktu yang lebih terukur dan cepat.
“Semoga ke depan, jadwal kegiatan seperti pengeboran, pembangunan fasilitas produksi dan lainnya tidak ada kendala," harap Kepala Perwakilan SKK Migas Kalimantan-Sulawesi (Kalsul) Azhari Idris, kemarin (13/1).
Ini juga sebagai upaya merealisasikan target peningkatan produksi minyak dan gas (migas) nasional yang sudah dicanangkan pemerintah pada 2030, yaitu produksi minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar kaki kubik per hari. Sebab target tersebut tidak hanya bergantung pada investasi dan hal-hal yang bersifat teknis. Namun, hal yang bersifat non-teknis juga memberikan dampak yang besar.
Dan ujungnya adalah dukungan dari para pemangku kepentingan dalam membantu kelancaran operasional industri hulu migas. Salah satu tantangan dalam industri hulu migas adalah hal-hal terkait non-teknis, seperti pembebasan lahan. Sebelum kegiatan pembebasan lahan tentu harus dipastikan clear and clean terhadap status tanah, supaya tidak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. “Agar target itu tercapai butuh dukungan dari segala pihak. Bukan hanya dari investor tapi juga para pemangku daerah,”
Terlebih lagi, dengan situasi yang cepat berkembang saat ini, di mana pembangunan di wilayah ibu kota negara (IKN) semakin digalakkan, pihak SKK Migas juga perlu menjaga aset-asetnya, termasuk lahan-lahan yang digunakan sebagai lokasi wilayah kerja maupun menjaga keamanan dari jalur-jalur pipa migas.
Disampaikan pula Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas Rudi Satwiko, penandatanganan kerja sama ini dalam rangka tindak lanjut MoU yang telah ditandatangani oleh Kepala SKK Migas dan Menteri ATR/BPN, terkait dengan kerja sama dan dukungan ATR/BPN kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan wilayah kerja di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
“Aset-aset di industri hulu migas akan menjadi aset negara, maka dengan kerja sama ini diharapkan akan lebih ter-secure aset dalam bentuk tanah, sehingga ketika nanti menjadi BMN dapat dimanfaatkan oleh kegiatan hulu migas dan tidak terkendala dengan aspek legalitas tanah,” pungkasnya. (ndu/k8)
Ulil
Yin.khazan@gmail.com
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!