Kelanjutan Subsidi PKB Ojol Belum Jelas

Kebijakan ini berlaku sejak 4 Oktober 2022. Memasuki 2023 kebijakan ini belum tentu berlanjut, karena pemerintah belum mengatur ulang regulasi tersebut. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati mengatakan, untuk mengurangi beban pada ojol dan sopir angkutan umum, sesuai arahan gubernur Kaltim maka mereka tidak perlu membayar PKB.

Hal ini diharapkan menjadi jalan keluar untuk meringankan beban masyarakat di masa kenaikan BBM, dan belum berakhirnya masa pandemi Covid-19. Kebijakan ini merupakan bentuk kepedulian gubernur Kaltim. Meski kecil, tetapi ini bagian dari perhatian pemerintah untuk juga meringankan beban kepada pekerja sektor informal, khususnya ojek online, dan sopir angkutan umum.

“Tahun 2023, program pajak akan dilanjutkan, kalau gratiskan pajak melihat sikon, kita melihat kondisi keuangan kita,” tuturnya, Minggu (15/1). Namun, Pemprov Kaltim melalui dalam upaya peningkatan pajak daerah dari sektor pajak pada 2023 juga masih akan menggelar gebyar pajak. Seperti di akhir 2022, memberikan apresiasi kepada para wajib pajak yang taat membayar pajak kendaraan bermotor melalui gebyar pajak.

Tahun 2022, hadiah diberikan dalam bentuk tabungan. Total hadiah disiapkan senilai Rp 3 miliar untuk 750 wajib pajak, dengan skema masing-masing akan menerima Rp 4 juta dipotong pajak sebesar 2 persen. Wajib pajak yang diundi, mereka yang telah lunas membayar pajak pada tahun 2022 sampai dengan 30 September 2022.

“Tapi seperti reward, hadiah gebyar pajak akan ditingkatkan di tahun 2023. Sedangkan untuk pembebasan pajak kita lihat lagi keuangan kita seperti apa,” ungkapnya.

Diakui Ismiati, APBD Kaltim 2023 sebesar Rp 17,20 triliun setidaknya juga banyak disumbang dari sektor pajak kendaraan. Untuk itu, gebyar pajak jadi bentuk apresiasi Pemprov Kaltim kepada masyarakat yang taat membayar pajak. “Kita lihat lah seperti apa tahun ini, belum bisa dipastikan berlanjut atau tidak,” pungkasnya. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda