JAKARTA – Kerja sama antarperusahaan pelat merah menjadi perhatian utama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Hal itu guna menghadapi potensi resesi global pada 2023.
Erick menilai Indonesia masih menghadapi tekanan dalam hal penanganan ekonomi, lapangan pekerjaan yang terbatas, dan stabilisasi harga bahan pokok. ”Saya berharap BUMN harus bersatu dalam penanganan ekonomi. Ini merupakan momen tetap bersatu menghadapi tantangan tahun 2023,” ujar Erick di Jakarta kemarin.
Erick memaparkan, rencananya merampingkan perusahaan BUMN menjadi hanya 30 dengan 12 klaster berdasarkan roadmap 2024-2034. BUMN akan membangun ekosistem dengan UMKM, dengan pengusaha daerah, swasta. Serta, mengelola perusahaan yang besar dan masif. “Jadi kalau ada apa-apa BUMN sebagai benteng ekonomi nasional bisa intervensi, makanya harus untung, kalau nggak bagaimana operasionalnya,” bebernya.
Sepanjang 2022, di dalam kondisi krisis, Kementerian BUMN menggabungkan sejumlah industri dari pariwisata, perbankan, hingga transportasi. Erick mengaku mengurus satu sektor seperti pariwisata dan perhotelan satu saja sudah sulit, apalagi jika perusahaannya banyak, sehingga butuh perampingan.
Erick menambahkan, ke depan juga akan melaksanakan aksi korporasi, di antaranya penggabungan atau merger BUMN di sektor yang sama. Misalnya, Perusahaan Umum (Perum) Damri dan Perum PPD, dan penggabungan PT Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II. “Yang lagi kita jajaki Angkasa Pura, tapi tidak dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto memberikan tanggapan positif mengenai Omnibus Law BUMN yang tengah didorong Erick. Hal itu untuk meningkatkan kinerja perusahaan-perusahaan plat merah. “Dengan aturan yang lebih ringkas, namun padat isinya maka sisi compliance BUMN bisa ditingkatkan. Artinya fungsi pengawasan bisa lebih mudah dilakukan. Situasi ini diharapkan kinerja BUMN pun bisa meningkat," bebernya.
Omnibus Law BUMN sendiri merupakan salah satu dari empat agenda besar Kementerian BUMN pada 2023. Tiga agenda besar lainnya adalah penyusunan Daftar Hitam atau Blacklist dengan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kemudian agenda penyusunan Blueprint 2024-2034 dan melihat kembali kinerja dana pensiun di masing-masing BUMN. (agf/dio)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!