Pemprov Kaltim menargetkan sebanyak 51 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Ini sebagai salah satu upaya untuk menangani lonjakan inflasi secara bertahap. Juga, meringankan beban masyarakat.
SAMARINDA–Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim Muhammad Sa'duddin mengatakan, BLT itu berasal dari Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No 134/PMK.07/2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022 yang terbit September 2022.
“Memang secara global inflasi naik. Kondisi ini membuat beberapa kelompok masyarakat terkena imbasnya. Nah, yang terkena dampak inilah yang dibantu setelah keluar kebijakan itu,” jelasnya, Jumat (20/1). Saat ini Pemprov Kaltim telah mengalokasikan 2 persen dari dana transfer umum (DTU) APBD untuk pemberian bantuan sosial dan subsidi transport kebutuhan pokok Rp 40 miliar.
Karena waktunya pendek, lebih banyak ke bantuan langsung tunai. Sebenarnya ada tiga sektor yang dapat BLT, yaitu Disperindagkop UKM untuk UMKM, para peternak di Dinas Peternakan, dan Dissos dengan panti sosialnya. Disperindagkop mendapatkan porsi paling besar yaitu Rp 32 miliar untuk UMKM itulah yang sampai saat ini masih dilaksanakan pencairannya ke 10 kabupaten/kota.
“Saat ini uang sudah ditransfer ke BPD seluruhnya saat ini mencairkan ke daerah masing-masing. Karena jumlahnya banyak, jadi harus bertahap sambil mengurangi kerumunan dan saat ini masih berlangsung,” katanya.
Mekanisme penyerahan BLT dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara dengan tidak dikenakan biaya apapun. Penerima nanti mendapatkan ATM dan diundang ke kantor terdekat, setelah diverifikasi kesesuaian nama dan pelaku UMKM baru diberi ATM, dan terserah apakah mau ditabung atau diambil.
Bantuan disalurkan dengan nominal Rp 600 ribu per UMKM yang sepenuhnya diusulkan oleh masing-masing pemerintah kabupaten atau kota. Selain BLT, pemerintah menyalurkan peralatan untuk UMKM seperti kuliner dan alat rotan dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID) ke Pemprov Kaltim.
Pengadaan dilakukan pada Desember 2022 dan akan disalurkan ke UMKM terpilih di Kaltim pada Februari 2023. Pihaknya berharap dengan adanya BLT dan peralatan ini akan memberikan dampak dari penanganan inflasi. “Bantalan ekonomi harus tetap ada bagi UMKM yang terdampak inflasi,” pungkasnya. (ndu/k8)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!