Perluas Pelayanan Kesehatan, Kerjasama dengan 21 Puskesmas 

Kepala Dinkes Berau Totoh Hermanto mengatakan adanya kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan ini tentu kini akan melayani di 21 Puskesmas, yang sebelumnya hanya 10 Puskesmas. Jadi bukan hanya di perkotaan seperti Tanjung Redeb, tetapi juga bertambah di Puskesmas Merancang Ulu, Biatan Lempake, Kampung Bugis, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Suaran, Labanan Bidukbiduk, Pulau Derawan, Tubaan, Long Laai, dan Long Boy.

"Sebelumnya sudah berjalan di Puskesmas Merapun, Tepian Buah, Merancang, Kelay, Biatan, Talisayan, Batu Putih, Tanjung Batu, dan Maratua. Jadi tahun ini bertambah 12 Puskesmas,"  ujar Totoh. 

Disebutnya, dengan pelayanan yang sudah diperluas di seluruh 21 puskesmas yang ada di Kabupaten Berau, menjadi harapan dan keinginan pihaknya bersama BPJS Ketenagakerjaan bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya kembali disampaikan Totoh bahwa upaya perluasan pelayanan program tersebut tak lain sebagai bentuk untuk  meningkatkan mutu pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan. 

"Selain juga untuk memudahkan agar masyarakat lebih cepat, dan lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan. Terutama bagi wilayah yang masih sulit menjangkau pelayanan di rumah sakit. Jika pun harus dirujuk akan dibantu di bawa ke rumah sakit," jelasnya. 

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Berau Sonny Alonsye menjelaskan, pelayanan kesehatan selain bekerjasama di rumah sakit, pihaknya kini sudah mampu memperluas secara bertahap dengan mencakup keseluruhan Puskesmas yang ada di Kabupaten Berau. Bentuk kerjasamanya bersama Dinkes Berau yakni pada pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis dari manfaat program JKK, yang diberikan oleh Puskesmas kepada peserta Program JKK. 

"Perubahan atau addendumnya ini pada jumlah pelayanan kesehatan yang bertambah menjadi 21 Puskesmas," jelas Sonny. 

Selain itu, perubahan juga terhadap pada pelaksanaan pengajuan dokumen klaim JKK. Dimana yang terbaru yakni melakukan pembayarannya melalui menggunakan SKRD (surat ketetapan retribusi daerah) yang memberikan kemudahan dari Puskesmas untuk diajukan ke BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian verifikasi pembayaran dilakukan paling lambat 15 hari kerja. 

"Lainnya yaitu terkait prosedur atau tata cara pembayaran pelayanan kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan membayarkan tagihan puskesmas melalui transfer ke rekening kas daerah," terangnya. 

Dari adanya kerjasama ini juga, Sonny berharap pelayanan tingkat pertama yang didapatkan oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan apabila mengalami risiko kecelakaan kerja dapat melalui puskesmas terdekat sehingga tidak mengeluarkan banyak biaya, waktu dan tenaga untuk menuju ke rumah sakit. 

"Dan apabila penanganan dalam puskesmas tersebut tidak mampu dilakukan dan butuh rujukan ke rumah sakit, maka pihak puskesmas akan membuatkan rujukan ke RSUD dr Abdul Rivai. Hal ini untuk mengurangi antrian maupun pasien yang melebihi kapasitas di rumah sakit tersebut," bebernya. 

Diakui Sonny, bahwasanya BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Kesehatan Berau memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan kemudahan mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan kepada masyarakat khususnya pekerja atau peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami musibah kecelakaan kerja. 

"Serta untuk mengantisipasi apabila diperlukan tindakan perawatan medis tertentu seperti emergency di Puskesmas, sehingga tidak terlalu jauh jangkauannya hingga ke rumah sakit umum daerah di Tanjung Redeb," tutupnya. (mar/adv)