TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan laksanakan sosialisasi alur pelayanan PLKK dan pembayaran tagihan klaim JKK kepada puskesmas se-Kabupaten Berau, kemarin (7/2).
Dalam sosialisasi itu turut hadir perwakilan Dinas Kesehatan Berau, Kepala Bapenda Berau, serta diikuti pihak 21 puskesmas. Kegiatan dilaksanakan secara daring maupun tatap muka langsung.
Pertemuan itu juga sekaligus dilakukan penyerahan secara simbolis klaim santunan kepada salah satu ahli waris yang menerima bantuan karena kepala keluarga meninggal dunia, sebesar Rp 148 juta. Terdiri dari santunan jaminan kematian, santunan jaminan hari tua, jaminan pensiun. Manfaat tambahannya yakni anaknya mendapat beasiswa.
Penerima ahli waris, Saidah pun menyampaikan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas santunan yang diberikan kepada keluarganya karena dinilai sangat membantu dan bermanfaat, baik istri dan anak-anaknya. Tentu sebagai keluarga yang ditinggalkan pasti akan dilalui dengan berat, tapi dengan adanya santunan ini setidaknya bisa lebih meringankan kondisinya saat ini.
“Terima kasih karena sudah sangat membantu kami. Selain itu juga sudah sangat memberikan pelayanan dengan baik kepada kami. Semoga dengan apa yang sudah kami terima bisa bermanfaat kami keluarga dan anak-anak,” ujarnya.
Sementara itu, perwakilan Dinkes Berau dr Jimmy, menyampaikan, program BPJS Ketenagakerjaan ini tentu sangat bermanfaat, karena secara sosial itu sangat mendukung. Apalagi setelah kejadian, santunan-santunan yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan bisa dimanfaatkan untuk akselarasi ke depan bagi keluarga yang ditinggalkan.
“Pastinya kami mendukung dan mendorong pelayanan kesehatan bisa lebih baik dan dirasakan manfaatnya secara luas. Dalam sosialisasi ini juga tentu diharapkan bisa diikuti dengan baik hingga diterapkan secara optimal nantinya,” jelas dr Jimmy.
Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Berau Muhammad Said, menerangkan, dengan dihadiri seluruh 21 Puskesmas tujuannya mengikuti sosialisasi tersebut untuk menyamakan persepsi bahwa pada saat ini kalau misalnya nanti ada peserta BPJS Ketenagakerjaan yang mendapatkan layanan kerja dan sebagainya, maka menjadi tanggung jawab puskesmas untuk memberikan pelayanan.
“Terkait klaim pembayarannya nanti itu akan dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi puskesmas akan memberikan pelayanan,” terangnya.
Kemudian sistem pembayaran melalui (surat ketetapan retribusi daerah) SKRD yang akan dibayar bukan oleh peserta, tetapi BPJS Ketenagakerjaan. Jadi disebutnya tidak ada lagi ada orang kecelakaan kerja di puskesmas tidak diberikan pelayanan, karena sepanjang pasien terdaftar dan masih aktif kepesertaannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Jadi kami Bapenda hadir untuk memberikan pemahaman, bahwa mekanisme pembayaran klaim tersebut melalui rekening kas daerah. Jadi karena statusnya Puskesmas ini belum BLUD, otomatis semua pembayaran itu di klaim dan disetorkan di kas daerah,” bebernya.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sonny Alonsye, menyampaikan apresiasi kepada Dinkes Berau, dimana telah memfasilitasi pihaknya dalam perjanjian kerja sama dengan seluruh puskesmas di Berau. Untuk memberikan pelayanan kepada peserta atau pekerja, khususnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, apabila mengalami risiko kecelakaan kerja.
Sebagai informasi bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan sektor Penerima Upah atau Formal sebanyak 57 ribu dan Bukan Penerima Upah atau Informal sebanyak 21 ribu yang tersebar. Masih terdapat 34 ribu pekerja informal yang belum terdaftar BPJS Ketenagakerjaan saat ini.
“Kami juga apresiasi kepada pihak Bapenda dan BPKAD Berau yang telah turut membantu memberikan solusi terkait pembayaran tagihan puskesmas seperti apa. Mudah-mudahan pelayanan kepada peserta kami di puskesmas ke depan tidak ada hambatan,” tutur Sonny.
Lanjut Sonny mengaku, pihaknya juga telah menyampaikan surat ke perusahaan-perusahaan, agar menggunakan fasilitas puskesmas dan pihaknya juga telah bekerjasama dengan sembilan OPD. Tujuannya tak lain untuk ingin memperluas fasilitas-fasilitas untuk menunjang peserta BPJS Ketenagakerjaan jika mengalami risiko kecelakaan.
Dengan premi mulai Rp 16.800 kepesertaan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang menurutnya terjangkau, berharap pihak puskesmas dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, supaya coverage share BPJS Ketenagakerjaan dapat menyamai BPJS Kesehatan.
"Niatan kami ingin memberikan pelayanan terbaik kepada peserta kami dan alhamdulillah dibantu oleh Dinkes dan pihak-pihak terkait lainnya," ungkapnya.
“Harapannya kerjasama ini bisa berjalan baik dan lancar sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat pekerja. Tujuan kami, dengan layanan kecelakaan kerja di puskesmas-puskesmas, maka peserta tidak terlalu khawatir terhadap jarak waktu dan biaya transportasi menuju rumah sakit,” tutupnya. (mar/adv/sam)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!