Harga TBS Terus Menguat, Tahun Ini DBH Sawit Dibagikan ke Daerah Penghasil

Juga ditopang sentimen kebijakan domestic market obligation (DMO) oleh pemerintah Indonesia di tengah terbatasnya persediaan CPO global. Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim Daru Widiyatmoko mengatakan, saat ini harga kelapa sawit kembali ke jalur perbaikan. Sejak awal Januari hingga sekarang harganya terus meningkat.

Dampaknya bukan hanya untuk petani bermitra tapi juga untuk petani swasta. Pihaknya berharap bulan ini harga TBS bisa melebihi Rp 3.000 per kilogram seperti sebelum larangan ekspor. “Saat ini permintaan CPO kembali meningkat, sehingga harga TBS turut terkerek naik,” tuturnya, Rabu (8/2).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Kaltim Muhammad Sjahdjafar mengatakan, permintaan CPO global yang masih fluktuatif menyebabkan harga tidak bisa stabil. Adapun harga referensi produk minyak kelapa sawit atau CPO pada periode 1-15 Februari 2023 ditetapkan sebesar USD 879,31 per metrik ton (MT).

“Harga CPO tetap akan mengacu pada harga minyak dunia. Sehingga, pengaruh permintaan pasar sangat besar. Sentimen kebijakan DMO oleh Pemerintah Indonesia di tengah terbatasnya persediaan CPO global juga membuat harga kembali meningkat. Karena memang permintaan pasar global tidak bisa terus diprediksi, bisa saja menurun lalu kembali meningkat,” terangnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyatakan pemberian dana bagi hasil (DBH) untuk daerah penghasil kelapa sawit akan diterapkan 2023. Saat ini proses perumusan masih terus dilakukan. "Kami tahun ini akan mencoba menerapkan pemberian DBH untuk kelapa sawit," kata Luky dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI, kemarin.

Sebelum diterapkan, Luky menyebut pihaknya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR untuk membahas DBH kelapa sawit. Targetnya pembahasan sudah bisa dimulai Maret 2023. "Mudah-mudahan rencana kami nanti setelah reses Bapak/Ibu sekalian yang berikutnya. Kami masih terus merumuskan kebijakannya seperti apa," ucapnya.

Luky mencontohkan, penerapan DBH kelapa sawit kemungkinan akan berbasis luas lahan dan produktivitas. "Bagaimana penggunaannya, kami akan mengarahkan ini untuk menangani eksternalitas khususnya pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Aturan terkait DBH kelapa sawit tertuang dalam aturan turunan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Nantinya, daerah penghasil sawit akan menerima DBH dari pemerintah.

Berdasarkan data Kemenkeu, transfer ke daerah dan dana desa (TKD) sepanjang 2022 mencapai Rp 816,24 triliun atau naik 3,89 persen secara year on year (yoy). Rinciannya, transfer ke daerah Rp 748,33 triliun dan dana desa sebesar Rp 67,91 triliun. Secara umum, peningkatan penyaluran TKD didorong oleh penyaluran DBH yang mencapai Rp 168,41 triliun (119,93 persen dari pagu) atau tumbuh 43,75 persen secara tahunan.

Ketua Umum Gapki Joko Sriyono mengatakan, dengan adanya DBH yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD), sebaiknya difokuskan untuk infrastruktur pengelolaan kelapa sawit di daerah.

Menurut Joko, kelapa sawit memiliki kontribusi yang besar untuk Indonesia, seperti pajak yang dibayarkan ke pemerintah pusat, dan juga penyumbang devisa ekspor yang mencapai USD 39 miliar di tahun 2022 lalu.

"Kontribusi kelapa sawit itu sudah demikian banyak, baik yang berupa finansial seperti pajak dan kita menyumbang devisa ekspor USD 39 miliar tahun lalu. Menurut saya, ini sumbangan yang sangat signifikan," kata Joko.

Joko menyatakan, perbaikan infrastruktur berupa jalan penghubung antar provinsi di Sumatra Utara sering menjadi tuntutan pengusaha sawit kepada pemerintah daerah. Menurutnya, Gapki berharap dana bagi hasil (DBH) tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Adanya dana bagi hasil, membuat daerah menuntut itu sih wajar saja, dan sekarang kan ada undang-undang HKPD dan sudah disahkan, dan harus kita hormati, karena dana bagi hasil kelapa sawit untuk daerah potensial. Adapun yang penting sekarang pengaturan dan pemanfaatannya," kata Joko.

Joko menambahkan, industri kelapa sawit adalah berkah bagi Indonesia, dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, maka dari itu perlu dijaga keberlanjutannya. Sebagaimana diketahui, APBN 2023 pemerintah sudah menganggarkan dana senilai Rp 3,4 triliun untuk DBH terutama dialokasikan bagi perbaikan jalan yang rusak imbas produksi kelapa sawit.

Maka dari itu, untuk pemerintah daerah terutama daerah penghasil kelapa sawit untuk terus mendorong kebijakan DBH ini sampai ke implementasinya. Selain itu, daerah penghasil kelapa sawit akan mendapat DBH. Baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda

Harga TBS Kelapa Sawit Januari ]2022-Januari 2023

Bulan Harga TBS (Rp/Kg)

Januari 3.076

Februari 3.220

Maret 3.452

April 3.577

Mei 3.354

1-15 Juni 2.818

16-30 Juni 2.349

1-15 Juli 1.831

15-31 Juli 1.769

1-15 Agustus 1.628

15-31 Agustus 1.940

1-15 September 2.049

15-30 September 2.165

1-15 Oktober 2.191

15-31 Oktober 2.220

1-15 November 2.297

15-30 November 2.338

1-15 Desember 2.426

15-31 Desember 2.364

1-15 Januari 2.389

15-31 Januari 2.401

Sumber: Disbun Kaltim