Potensial Ganggu Investasi dan Sosial, Konflik Perkebunan Dapat Atensi

Plt Kepala Dinas Perkebunan Kaltim Asmirilda mengatakan, gangguan usaha dan konflik perkebunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Seperti ekonomi, politik, hukum, sosial, dan lingkungan. Sehingga, penanganannya tidak dapat dilakukan secara parsial dan kuratif serta harus melibatkan berbagai pihak terkait.

Terhitung hingga minggu kedua Februari 2023, di Kaltim terdata kasus gangguan usaha perkebunan (GUP) sebanyak 48 kasus atau konflik usaha perkebunan pada 42 perusahaan. “Kasus gangguan usaha perkebunan sebanyak 48 kasus, terdiri dari 31 konflik lahan dan non-lahan 17,” jelasnya, Minggu (26/2).

Dia menjelaskan, konflik usaha perkebunan pada 42 perusahaan dengan rincian Kutai Kartanegara 13 perusahaan, Berau 6 perusahaan, Paser 14 perusahaan, Kutai Timur 4 perusahaan, Kutai Barat 2 perusahaan dan Penajam Paser Utara 3 perusahaan.

Setelah melalui proses sinkronisasi data penanganan konflik usaha perkebunan dari masing-masing dinas yang membidangi perkebunan kabupaten, jumlah konflik usaha perkebunan di Kaltim tahun ini kembali menjadi prioritas untuk ditangani. Untuk itu, pentingnya seluruh stakeholder terkait melakukan koordinasi multisektor dan multipihak yang berkonflik.

Selain itu, memberikan arah kebijakan dalam upaya penyelesaian konflik usaha perkebunan. “Terpenting, bagaimana penyelesaian konflik secara win-win solution,” jelasnya.

Kriteria kasus konflik usaha perkebunan dinyatakan selesai bila adanya surat pemberitahuan yang ditindaklanjuti melalui mediasi sampai pada kesepakatan berdamai, atau kesepakatan lain yang disetujui para pihak. Selanjutnya, ada surat pemberitahuan bahwa penyelesaian kasus konflik usaha perkebunan akan dilanjutkan melalui proses pengadilan, karena tidak adanya kesepakatan untuk berdamai.

Selain itu, pihak perusahaan perkebunan diminta untuk aktif melaporkan konflik-konflik yang terjadi di wilayah kerjanya, berikut progres penanganan yang dilakukan pihak perusahaan ke dinas yang membidangi perkebunan kabupaten dan tembusan ke dinas perkebunan Kaltim. “Ini harus ada solusi agar tak mengganggu investasi serta kondisi sosial,” pungkasnya. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda