SAMARINDA – Kebijakan pemerintah memperbesar kewajiban perusahaan memasok kelapa sawit ke dalam negeri tampaknya belum membuahkan hasil maksimal. Sebab pada Februari 2023, masih terjadi penurunan harga tandan buah segar (TBS). Bahkan, penurunannya dinilai cukup besar dan merugikan petani. Pada 15-28 Februari harga TBS hanya dibanderol Rp 2.332 per kilogram, lebih rendah dari Januari di level Rp 2.401 per kilogram.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Kaltim Daru Widiyatmoko mengatakan, penurunan pada akhir Februari lebih besar. Apalagi dibandingkan harga TBS pada petani swadaya. Harga TBS petani swadaya saat ini lebih tinggi dibandingkan harga yang ditetapkan Disbun Kaltim. Saat ini, harga TBS petani swadaya mencapai Rp 2.570 per kilogram.
Kembali berlanjutnya penurunan harga TBS pada Februari ini menegaskan bahwa masih sangat sulit mengembalikan harga seperti awal 2022. Saat ini, belum ada indikasi harga bisa kembali pada level Rp 3.000 per kilogram. Pihaknya pesimistis apalagi untuk daerah seperti Kaltim. Sebab, saat ini harga provinsi lain salah satunya Riau sudah mencapai Rp 2.700 per kilogram.
“Sedangkan Kaltim masih Rp 2.300 per kilogram. Tentunya dari harga ini saja sudah berbeda, sehingga sulit untuk mencapai harga sebelum larangan ekspor pada 2022,” ungkapnya, kemarin (8/3). Harga yang ditetapkan Disbun juga masih di bawah harga TBS petani swadaya. Harga TBS petani swadaya mencapai Rp 2.570 per kilogramnya.
Tingginya harga TBS di petani swadaya disebabkan ada beberapa perusahaan yang membeli mahal di atas Disbun. Sehingga diprediksikan, harga TBS petani swadaya bisa saja mencapai Rp 2.700 per kilogram. Karena pada Desember 2022 harga tertingginya sempat menyentuh Rp 2.720 per kilogram. “Sedangkan harga kita masih jauh sekali, paling tinggi saya prediksi Rp 2.600 per kilogram, untuk harga yang ditetapkan Disbun Kaltim untuk petani bermitra,” ujarnya.
Menurutnya, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah belum mampu mendongkrak harga TBS. Salah satunya, kebijakan pemerintah yang menaikkan domestic market obligation (DMO) sebesar 50 persen. Kenaikan DMO ini direncanakan berlangsung hingga April 2023. Kenaikan DMO ini membuat ekspor menurun sehingga harga kembali merosot.
“Seharusnya, kebijakan ini bisa mendongkrak harga seiring meningkatnya demand. Tapi nyatanya, saat ini harga malah menurun,” pungkasnya. (ndu/k15)
Catur Maiyulinda
@caturmaiyulinda
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!