TANJUNG REDEB - BPJS Ketenagakerjaan turut memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap program-program kepesertaan untuk petugas di lingkungan KPU Kabupaten Berau.
Sosialisasi disampaikan dalam kegiatan Penetapan dan Bimbingan Teknis Sekretariat PPK se-Kabupaten Berau untuk pemilihan umum tahun 2024, yang telah dilaksanakan belum lama ini.
Ketua KPU Berau, Budi Harianto menyambut baik hasil koordinasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, banyak manfaat yang bisa diambil dari kepesertaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Terlebih diakuinya, sebagai penyelenggara pemilu pihaknya mempunyai mobilitas yang tinggi, dalam menjalankan setiap tahapan. Sehingga, keberadaan BPJS Ketenagakerjaan dirasa sangat bermanfaat.
"Saat sosialisasi, saya juga sudah menyampaikan kepada peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut, agar segera bergabung dengan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Budi.
Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau, Sonny Alonsye menjelaskan, kegiatan sosialisasi tersebut merupakan tindaklanjut dari pertemuan BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak KPU. Di mana masih terdapat 65 PPK dan 330 PPS, serta 700 Pantarlih, yang masih banyak belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
"Kegiatan ini diinisiasi oleh KPU, dengan tujuan memberikan kejelasan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan bagi petugas yang ada di lingkungan KPU Kabupaten Berau," jelas Sonny.
Disebutnya juga, masih banyak belum memahami perbedaan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan maupun program serta manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Maka itu, pihaknya diberi kesempatan oleh pihak KPU, untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh PPK pada saat bimbingan teknis.
"Kegiatan tersebut untuk memberikan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh petugas KPU. Termasuk Ketua KPU dan Komisioner dan PPK. Di mana dalam melakukan aktivitas pekerjaannya tentunya ada kemungkinan mengalami risiko kecelakaan kerja maupun meninggal dunia," bebernya.
Meskipun KPU memiliki penggantian biaya apabila petugas KPU mengalami musibah kecelakaan atau meninggal dunia. Tetapi pihaknya lebih menyampaikan manfaat BPJS Ketenagakerjaan, yang mana program JKK perlindungannya merawat dan memberikan pelayanan kepada peserta penerima risiko kecelakaan kerja sampai dengan sembuh. Serta manfaat jaminan kematian ke ahli waris sebesar Rp 42 juta ketika mengalami risiko meninggal dunia.
"Untuk petugas Pentarlih diharapkan bisa terdaftar dengan kepesertaan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Sedangkan untuk komisioner dan pegawai KPU kabupaten PPK dan PPS diharapkan bisa terdaftar BPJS Ketenagakerjaan dengan program JKK, JKM, dan jaminan hari tua," terangnya.
Lanjut Sonny, ketika komisioner, PPK, dan PPS tidak melanjutkan tugasnya sebagai petugas KPU atau masa kerjanya telah selesai maka ada tabungan berupa jaminan hari tua yang dapat ditarik kembali melalui aplikasi JMO.
"Harapan kami dengan adanya sosialisasi tersebut supaya baik komisioner KPU dan PPK segera menjadi peserta. Pihaknya juga mendorong PPS maupun Pentarlih untuk mendaftarkan diri ikut program-program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan," tuturnya.
"Pastinya dalam mengantisipasi risiko atau kecelakaan kerja atau musibah meninggal dunia. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tentu salah satu bentuk ikhtiar selain berusaha dan berdoa agar berhati-hati," tutupnya. (mar/adv/arp)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!