Pengusaha Siap Bayar THR Tepat Waktu

SAMARINDA - Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kaltim Dayang Donna Faroek mengatakan, pelaku usaha akan memastikan untuk mengikuti aturan pemerintah terkait pembayaran THR karena merupakan hak pekerja dan sudah disiapkan pengusaha. Dan pemberian THR akan diberikan lebih awal, yakni paling lambat 18 April 2023.

“Peraturan pemerintah harus dijalankan. Kita sebagai pengusaha wajib untuk segera merealisasikan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami juga di Kadin sudah mengingatkan seluruh pengurus untuk membayar THR tepat waktu dan tidak lewat dari tanggal 18 April,” tegasnya, Rabu (29/3).

Menurutnya, THR adalah kewajiban yang harus diberikan setahun sekali. Sehingga, para pelaku usaha semestinya telah menyiapkan anggaran untuk itu. Jangan sampai, ada lagi pihak yang coba-coba membenturkan antara pengusaha dengan pemerintah maupun pekerjaan. Karena antara pengusaha, pemerintah, dan pekerja saling membutuhkan.

“THR itu diberikan cepat atau lambat, dananya harus sudah disiapkan. Karena tidak dadakan, semua orang tahu kalau memasuki Ramadan dan menjelang Idulfitri pasti ada THR. Tidak ada alasan lagi untuk tidak membayar atau menunda atau malah mencicil. Karena saat ini, keadaan dunia usaha juga terus membaik, sehingga kemampuan pelaku usaha juga sudah lebih baik,” tegasnya.

Meski memang, tahun ini pelaku usaha belum bisa memberikan banyak. Hanya kewajiban THR yang diberikan, sedangkan bonus dan lainnya belum bisa. Donna tak menampik, bahwa dunia usaha tengah membaik, namun masih ada yang baru beranjak baik. Sehingga, untuk tahun ini mereka baru bisa THR saja.

Seiring meningkatnya ekonomi, kemampuan pelaku usaha juga sudah lebih baik jika dibandingkan saat pandemi Covid-19. “Sementara, mereka baru bisa membayar THR saja, ada beberapa yang menambah buat sembako. Tapi, ada juga yang hanya mampu THR saja, yang terpenting kewajibannya dipenuhi,” tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan surat edaran terkait THR 2023 melalui surat edaran dengan Nomor M/2HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan. “THR keagamaan ini harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil. Saya minta perusahaan taat terhadap ketentuan ini,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indonesia Ida Fauziyah.

Adapun mengenai para pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR, Ida menerangkan, para pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), maupun pekerja harian lepas berhak mendapatkan tunjangan tersebut dengan aturan lebih terperinci. “Saya minta semua perusahaan melaksanakan regulasi ini dengan sebaik-baiknya,” ucapnya.

Pemberian THR ini merupakan kewajiban yang mesti dilakukan perusahaan di mana pun di Indonesia. Hal ini secara tegas diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pengupahan. “Selain itu, lebih detailnya diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja atau Buruh di Perusahaan,” jelas Ida. (ndu/k15)

Catur Maiyulinda

@caturmaiyulinda